Gelar Raker Dengan Disnaker, Komisi IV Bahas Isu Ketenagakerjaan dan Pengangguran

HUMPROPUB, JURNALISWARGA.IDKomisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Rabu (19/3/2025). Rapat tersebut membahas terkait isu ketenagakerjaan dan pengangguran terbuka di Kota Bogor.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan mememinta Disnaker Kota Bogor bertransformasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan berkembangnya teknologi informasi, sosialisasi terkait program dan kinerja Disnaker Kota Bogor harus dimaksimalkan.

Sebab, menurut Ence, masih banyak lulusan SMK di Kota Bogor yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga menambah jumlah angka pengangguran terbuka.

Baca Juga:  Endah Purwanti Komisi 4 DPRD Kota Bogor Menghimbau Masyarakat Segera Mengambil Ijazah Yang Masih Tertahan di Sekolah

“Dinas Ketenagakerjaan harus bisa memanfaatkan sosial media untuk menyebarkan lowongan yang ada di Kota Bogor. Lulusan SMK lebih banyak yang menganggur dari pada SMA,sehingga permasalahan tersebut harus diselesaikan,” kata Ence.

Lebih lanjut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Juhana menjabarkan angka pengangguran terbuka di Kota Bogor masih berada diangka 8,3 persen, kemudian angka kemiskinan 6,53 persen dengan kemiskinan ekstrem 0,7 persen.

Juhana menegaskan dengan adanya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat, ia mendapatkan aduan dari para pengusaha hotel dan pariwisata bahwa pendapatan mereka mengalami penurunan. Hal ini tentunya akan berdampak kepada isu PHK dari sektor hotel, restoran dan pariwisata.

Baca Juga:  Bupati Bogor Dorong Percepatan Koperasi Desa Merah Putih di Seluruh Wilayah

“Jadi memang isu ketenagakerjaan ini sangat sensitif dan akan memberikan domino efek yang signifikan. Jadi kami meminta disnaker agar segera memformulasikan program yang berdampak langsung ke masyarakat. Baik melalui pelatihan ataupun kegiatan padat karya,” tutupnya. (nR)

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

BPI KPNPA RI: WTP Bukan Jaminan Kabupaten Bogor Bersih Korupsi 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak boleh serta-merta dijadikan ukuran bahwa sebuah daerah telah bersih dari...

Mukhlis Basri Koordinasi BMKG-Basarnas, Warga Lampung Diminta Siaga 2026

BANDAR LAMPUNG, JURNALISWARGA.ID – Anggota DPR RI Komisi V, Drs. H. Mukhlis Basri, meminta masyarakat di Provinsi Lampung tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan menyusul...

Prof. Henry Desak Penegakan Hukum Utamakan Pembinaan, Bukan Penjara 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. menyerukan agar penegakan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan administratif tetap mengedepankan keadilan, proporsionalitas,...

Tubagus Rahmad Sukendar, Tokoh Banten yang Konsisten Mengawal Pemberantasan Korupsi dan Pengawasan Anggaran Negara

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Nama Tubagus Rahmad Sukendar, yang akrab disapa Kang Tb Sukendar, dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat Banten yang selama lebih dari...

Ketua APUDSI Kabupaten Bogor Apresiasi Penjaringan Calon BPD 2026

TAMANSARI, JURNALISWARGA.ID — Partisipasi masyarakat dalam proses penjaringan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Kesejahteraan Daerah Asosiasi Pelaku Usaha...

 

ARTIKEL TERKAIT