Rahmad Sukendar Apresiasi Jaksa Agung Copot Kajari Lingga: Gagal Total Tangani Kasus Korupsi Bonsai Perkim

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, kembali menggebrak dengan pernyataan tegasnya terhadap kinerja aparat penegak hukum di Kepulauan Riau. Ia memberikan apresiasi Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah mencopot Kajari Lingga yang dinilainya gagal total dalam menangani kasus dugaan korupsi pengadaan tanaman bonsai dinas Perkim Kabupaten Lingga

“Gebrakan Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan bertindak tegas mencopot para Kajari dan Kajati yang minim dalam menangani kasus korupsi didaerah nya patut mendapat perhatian dan dukungan dari elemen masyarakat

Kajari Lingga terbukti gagal menegakkan keadilan. Kasus korupsi tanaman bonsai hingga kini tidak jelas ujungnya — ini bentuk pembiaran dan kelemahan aparat penegak hukum di daerah,” tegas Rahmad Sukendar di Jakarta.

Baca Juga:  Desa Jadi Ujung Tombak, Pemerintah Dorong Perluasan Desa Siaga TB di Seluruh Indonesia 2026

Rahmad menilai, kegagalan tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat serta mencoreng nama baik institusi Kejaksaan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Tak hanya itu, Rahmad Sukendar juga menyoroti kinerja Kajati Kepri yang dinilainya tidak mampu menindaklanjuti perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek tanaman bonsai di Dinas Perkim Kabupaten Lingga.

“Kasus bonsai di Lingga itu sudah jelas aroma korupsinya. Tapi anehnya,Kejaksaan Tinggi Kepri dan Kejari Lingga seolah menutup mata dan menganggap remeh Surat resmi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus . Ini jelas pelecehan terhadap semangat reformasi hukum yang digaungkan Jaksa Agung sendiri,” ujar Rahmad Sukendar dengan nada keras.

Baca Juga:  Jalintar Simbolon SH : Apresiasi Mabes Polri Atas Atensinya Laporan Agus Darma Wijaya Terhadap Sumarecon Telah di Proses Oleh Polda Metro Jaya

Rahmad Sukendar menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal dan menekan Kejaksaan Agung untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran di bawahnya.

“Jika Jaksa Agung tidak berani mencopot para pejabat yang gagal, maka penegakan hukum di negeri ini hanya akan jadi sandiwara. Rakyat butuh bukti nyata, bukan janji penegakan hukum semu,” tutup Rahmad Sukendar.
(Red)

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

DPD PSI Kabupaten Bogor Bagikan 30 Ribu Masker untuk Warga

BOGOR, JURNALISWARGA.ID — Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap potensi dampak hamburan abu vulkanik akibat aktivitas Anak Gunung Krakatau, Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas...

D19DAYA 14 Tahun Mengabdi, Perkuat Integritas ASN Bersama KPK dan IPDN

JATINANGOR, JURNALISWARGA.ID — Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XIX atau D19DAYA menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, dan budaya kerja...

BPI KPNPA RI: WTP Bukan Jaminan Kabupaten Bogor Bersih Korupsi 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak boleh serta-merta dijadikan ukuran bahwa sebuah daerah telah bersih dari...

Mukhlis Basri Koordinasi BMKG-Basarnas, Warga Lampung Diminta Siaga 2026

BANDAR LAMPUNG, JURNALISWARGA.ID – Anggota DPR RI Komisi V, Drs. H. Mukhlis Basri, meminta masyarakat di Provinsi Lampung tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan menyusul...

Prof. Henry Desak Penegakan Hukum Utamakan Pembinaan, Bukan Penjara 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. menyerukan agar penegakan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan administratif tetap mengedepankan keadilan, proporsionalitas,...

 

ARTIKEL TERKAIT