DEPOK, JURNALISWARGA.ID — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan apresiasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atas komitmennya dalam membangun tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kinerja.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BSSN Tahun 2025 di Kantor BSSN, Depok, Selasa (28/7/2026). Penyerahan dilakukan oleh Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, beserta jajaran.
Dalam kesempatan itu, BPK mencatat sejumlah capaian positif yang berhasil diraih BSSN sepanjang tahun 2025. Salah satunya adalah keberhasilan BSSN menjadi salah satu kementerian/lembaga tercepat dalam menyampaikan laporan keuangan kepada BPK secara tepat waktu.
Selain itu, BSSN juga dinilai berhasil menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tuntas. Capaian tersebut menjadi indikator kuat atas komitmen lembaga dalam memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara.
“BSSN juga telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK secara tuntas, menjadikan BSSN sebagai contoh lembaga pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab. Selain itu, BSSN turut berkontribusi dalam peningkatan Global Cybersecurity Index (GCI) Indonesia tahun 2025,” ujar Nyoman Adhi Suryadnyana.
BPK menilai berbagai capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang transparan, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Atas hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Tahun 2025, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada BSSN. Opini tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan BSSN telah disajikan secara wajar dalam semua aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Meski demikian, BPK masih menemukan beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, antara lain pengelolaan aset tetap yang belum sepenuhnya tertib, optimalisasi pemanfaatan aset tidak berwujud, serta adanya kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sejumlah paket belanja yang mengakibatkan kelebihan pembayaran.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, BPK memberikan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya inventarisasi aset yang belum termanfaatkan, optimalisasi penggunaan perangkat lunak, serta penyetoran kelebihan pembayaran ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
BPK menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari proses berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
“Audit tidak hanya menilai kepatuhan masa lalu, tetapi juga mengawal terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang semakin baik. Karena itu, kami berharap seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara konsisten sehingga mampu memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan efektivitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Nyoman.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Sarjono, serta jajaran pejabat struktural dan fungsional dari BPK maupun BSSN.
Apresiasi dan rekomendasi yang disampaikan BPK diharapkan semakin memperkuat budaya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.(nR)
Sumber: klik disini >>>> Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 30 Juli 2026