Kejari dan Pemkab Bogor Perkuat Sinergi Penegak Hukum Jelang Berlaku KUHP Baru

Cibinong, Jurnaliswarga.id — Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor bersama menggelar Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAL) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika di Gedung Serbaguna 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, pada Kamis (27/11/25).

Kajari Kabupaten Bogor, Denny Achmad, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi semua pihak serta bahagia dapat bertemu kembali dengan para akademisi dan kolega. Ia menegaskan pentingnya pemahaman mendalam mengenai keberlakuan KUHP baru yang akan efektif pada 2 Januari 2026.

“Kegiatan ini untuk dilakukan, agar seluruh aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama,” ungkap Kajari.

Baca Juga:  Notaris dan PPAT Muhamad Chatul Kurniawan, SH., M.Kn Melayani Akte Pendirian PT, Yayasan Dll

Kejari dan Pemkab Bogor Perkuat Sinergi Penegak Hukum Jelang Berlaku KUHP Baru

Ia juga menjelaskan bahwa KUHP baru membawa perubahan filosofi dan substansi yang sangat berbeda dari KUHP lama. Kekhawatiran akan adanya salah tafsir di lapangan harus diantisipasi dengan pemahaman komprehensif sejak dini. Kajari juga menyampaikan bahwa sinergi seluruh unsur penegak hukum sangat penting dalam menyambut perubahan besar ini.

“Hari ini hadir lengkap para penegak hukum mulai dari, Jaksa Pengacara Negara, Jaksa Penuntut Umum, tim penyidik Polres, Kodim, hingga para hakim. Ini menjadi momentum baik untuk menyelaraskan persepsi terhadap aturan baru,” ujarnya.

Baca Juga:  Tiga Raperda Disepakati, Rudy Susmanto Perkuat Tata Kelola

Kejari dan Pemkab Bogor Perkuat Sinergi Penegak Hukum Jelang Berlaku KUHP Baru

Lebih lanjut, Kajari menggaris bawahi bahwa perubahan UU No. 1 Tahun 2023 bukan sekadar pergantian pasal, tetapi pembaruan sistem hukum pidana nasional berbasis nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, pendekatan restorative justice, penguatan kearifan lokal, serta penataan ulang sistem pemidanaan.

Sosialisasi ini menjadi langkah awal bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan perangkat daerah untuk memastikan implementasi KUHP baru berjalan dengan baik di Kabupaten Bogor.

“Kami harap kegiatan ini dapat meningkatkan kesiapan lintas sektor serta memastikan masyarakat menerima informasi yang tepat terkait regulasi yang akan berlaku,” (Red)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT