Rahmad Sukendar: Bubarkan Datun, Pendampingan Proyek Lebih Baik Diserahkan ke KPK

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menilai keberadaan Jaksa Pengacara Negara (Datun) dalam pendampingan proyek strategis nasional dan daerah telah gagal total. Alih-alih mencegah korupsi, skema tersebut justru dinilai menjadi ladang subur praktik kolusi antara oknum jaksa dan pengusaha.

Rahmad menegaskan, pendampingan proyek yang selama ini dijalankan kejaksaan tidak lebih dari formalitas tanpa dampak nyata.

Pemasangan papan proyek bertuliskan “Proyek Ini Dalam Pengawasan Kejaksaan” disebutnya hanya slogan kosong yang tidak mampu mencegah kebocoran anggaran maupun proyek bermutu rendah.

“Kalau benar diawasi, tidak mungkin kita terus melihat proyek mangkrak, kualitas amburadul, dan anggaran bocor di mana-mana. Fakta ini membuktikan pengawasan itu hanya sandiwara,” tegas Rahmad, Minggu (21/12/2025).

Menurutnya, keterlibatan Datun dalam proyek strategis telah menimbulkan konflik kepentingan serius. Jaksa yang seharusnya bertindak sebagai penegak hukum justru masuk terlalu jauh ke wilayah teknis dan administratif proyek, sehingga membuka ruang kompromi dan transaksi kepentingan.

Baca Juga:  Dedie Rachim Antar Kota Bogor Raih WTP ke-10 Berturut-Turut

“Pendampingan hukum berubah menjadi tameng. Proyek tetap jalan meski bermasalah karena merasa sudah ‘diamankan’. Ini pengkhianatan terhadap uang rakyat,” ujarnya.

Rahmad juga menyinggung maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan aparat penegak hukum sebagai bukti nyata rusaknya sistem pengawasan internal. Ia menilai, kasus OTT yang terungkap ke publik hanyalah puncak gunung es dari praktik kotor yang sudah berlangsung lama.

“OTT itu bukan tanda sistem bekerja. Justru sebaliknya, itu bukti sistemnya bobrok. Yang tertangkap hanya karena apes, sementara yang lain aman karena sudah rapi berbagi peran,” katanya.

Atas dasar itu, Rahmad secara tegas mendesak Jaksa Agung untuk melakukan evaluasi total terhadap peran Datun. Ia bahkan meminta agar fungsi pendampingan proyek strategis dibubarkan jika tidak mampu menjamin integritas dan akuntabilitas.

Baca Juga:  Sampaikan Aspirasi FM OAP dan Aliansi Forum Peulduli Mimika Geruduk Kejagung RI dan Kantor Kemendagri

Lebih jauh, Rahmad mengusulkan agar pendampingan dan pengawasan proyek strategis dialihkan sepenuhnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, KPK lebih tepat menjalankan fungsi tersebut karena memiliki independensi dan minim konflik kepentingan.

“Kalau negara serius ingin menghentikan proyek titipan dan permainan anggaran, serahkan pendampingan ke KPK. Jangan lagi jadikan kejaksaan tameng proyek bermasalah,” tegasnya.

Rahmad menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa rakyat tidak membutuhkan pengawasan simbolik, melainkan penegakan hukum yang tegas dan berani.

“Negara tidak butuh papan nama pengawasan. Rakyat butuh keadilan. Kalau Datun tidak bisa bersih, lebih baik dibubarkan,” pungkasnya.
Pernyataan keras Rahmad Sukendar ini menambah tekanan publik terhadap institusi penegak hukum di tengah tingginya tuntutan masyarakat akan pemberantasan korupsi yang transparan, berani, dan tanpa kompromi. (Red)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT