BPI KPNPA RI Laporkan Dugaan Korupsi Pensertifikatan Tanah Adat Kaum Maboet ke KPK

Jakarta, Jurnaliswarga.id – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 30 Desember 2025, guna melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pensertifikatan tanah adat Kaum Maboet di Kota Padang, Sumatera Barat.
Rahmad Sukendar menjelaskan, kedatangannya ke Gedung KPK adalah bentuk keseriusan BPI KPNPA RI dalam mengawal laporan masyarakat terkait dugaan praktik korupsi yang merugikan hak-hak kaum adat.

“Setibanya di KPK, kami mendaftarkan laporan melalui bagian pengaduan. Selanjutnya kami diarahkan untuk melengkapi proses pelaporan melalui sistem pengaduan online KPK,” ujar Rahmad kepada awak media, Selasa (30/12/25).

Baca Juga:  BPI KPNPA RI Apresiasi KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi di PT ASDP, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri dan Sita Mobil

Menurut Rahmad, kasus pensertifikatan tanah adat Kaum Maboet ini diduga kuat sarat dengan penyalahgunaan kewenangan serta berpotensi merugikan masyarakat adat yang selama ini memiliki hak turun-temurun atas tanah tersebut.

“BPI KPNPA RI melaporkan perkara ini dengan dokumen yang lengkap, mulai dari data kepemilikan adat, kronologi peristiwa, hingga bukti-bukti pendukung lainnya. Kami berharap KPK dapat segera menindaklanjuti laporan ini secara profesional dan transparan,” tegasnya.

Baca Juga:  Bhabinkamtibmas Polsek Parungpanjang Desa Gorowong Sambang Warga Berikan Edukasi Kamtibmas 2023

Rahmad Sukendar juga menekankan bahwa penanganan kasus tanah adat harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, karena menyangkut keadilan, hak masyarakat adat, serta kepastian hukum.

“Kami berharap KPK tidak ragu menindak siapa pun yang terlibat apabila ditemukan unsur pidana korupsi dalam proses pensertifikatan tanah adat Kaum Maboet ini,” pungkas Rahmad.

BPI KPNPA RI menyatakan akan terus mengawal proses pelaporan tersebut hingga ada kejelasan hukum, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. (Red)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT