KPK Dinilai Masuk Angin, Rahmad Sukendar: Jaksa Agung Tunjukkan Taring Bongkar Korupsi Tambang Nikel

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Langkah tegas Kejaksaan Agung RI kembali menjadi sorotan publik. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggeledah sejumlah ruangan di Kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Informasi yang dihimpun menyebutkan, tim penyidik menggeledah ruang Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan selama kurang lebih enam jam guna mencari dokumen dan barang bukti penting.

Langkah cepat Kejaksaan Agung ini mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar. Ia menilai penggeledahan tersebut sebagai bukti nyata bahwa Kejaksaan Agung serius membongkar praktik korupsi di sektor sumber daya alam yang selama ini rawan disalahgunakan.

Baca Juga:  Hasil Survei Indikator : Masyarakat Puas Dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun 2023

“Kasus tambang nikel ini bukan perkara kecil. Ini menyangkut pengelolaan kekayaan negara, kawasan hutan, serta dampak lingkungan dan ekonomi masyarakat. Karena itu, saya menilai Kejaksaan Agung telah menunjukkan keberanian dan komitmen nyata dalam memberantas korupsi kelas kakap,” ujar Rahmad, Rabu (7/1).

Rahmad menegaskan, selama ini masyarakat kerap dibuat kecewa oleh lambannya penanganan kasus-kasus besar yang melibatkan kepentingan elite dan korporasi. Ia pun menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya belum menunjukkan langkah signifikan dalam perkara tambang nikel tersebut.

“Ketika KPK terkesan pasif dan seperti masuk angin, justru Kejaksaan Agung tampil ke depan dan menunjukkan taringnya. Ini harus menjadi momentum bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Baca Juga:  Datangi Desa Singasari Jonggol Jasiman Sitorus,S.Kom.,MM Bacaleg PSI Dapil Kabupaten Bogor Salurkan Bantuan Air Bersih 2023

Menurut Rahmad, pengusutan kasus tambang nikel di Konawe Utara harus dilakukan secara menyeluruh, tidak berhenti pada penggeledahan semata. Ia meminta penyidik menelusuri aliran dana, peran aktor intelektual, serta pihak-pihak yang diduga memuluskan perizinan tambang di kawasan hutan.

“Jangan hanya menyentuh pelaku lapangan. Siapa pun yang terlibat, baik pejabat, pengusaha, maupun pihak yang membekingi, harus diproses hukum. Publik menunggu penetapan tersangka dan pengembalian kerugian negara,” katanya.

Rahmad juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal proses hukum agar tidak terjadi intervensi maupun upaya pelemahan penegakan hukum.

“Gerak cepat Kejaksaan Agung patut diapresiasi dan harus didukung penuh oleh masyarakat. Ini ujian nyata komitmen negara dalam memberantas korupsi di sektor sumber daya alam,” pungkas Rahmad. (Red)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT