BPI KPNPA RI Kritik Keras Bareskrim: Baru Bergerak Soal Tambang Ilegal Sumbar Setelah DPR RI Turun Tangan

Jakarta, Jurnaliswarga.id — Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPARI) melontarkan kritik keras terhadap Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri yang dinilai lamban dan tidak responsif dalam menangani maraknya tambang ilegal di Sumatera Barat.

Ketua Umum BPI KPNPARI, Rahmad Sukendar, menegaskan pihaknya telah sejak awal bersuara lantang dan menyampaikan laporan terkait dugaan kuat praktik tambang ilegal di Sumbar. Namun hingga waktu yang cukup lama, Bareskrim Polri disebut tidak juga menurunkan tim ke lapangan.

“Kami sudah sejak awal bersuara lantang dan menyampaikan laporan resmi terkait tambang ilegal di Sumatera Barat. Tapi Bareskrim tidak turun ke lapangan. Ironisnya, baru bergerak setelah anggota Andre Rosiade Anggota DPR RI datang langsung ke Bareskrim,” tegas Rahmad Sukendar, Rabu (14/1/26).

Baca Juga:  Gerakan #BersatuBersamaPrabowo Digaungkan LP3M ISRA

Rahmad Sukendar mengungkapkan, selama Bareskrim belum turun tangan, penanganan hanya dilakukan oleh Polda setempat. Meski aktivitas tambang ilegal sempat dihentikan, langkah tersebut dinilai tidak menyentuh pelaku utama.

“Yang dihentikan hanya aktivitas di lapangan. Tidak ada satu pun pemodal atau aktor intelektual yang ditangkap dan diproses hukum. Ini persoalan serius dalam penegakan hukum,” ujarnya.

Menurut Rahmad, tidak disentuhnya pemodal besar semakin memperkuat dugaan adanya perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu, sehingga penegakan hukum terkesan tebang pilih dan hanya menyasar pekerja lapangan.

“Kalau yang disentuh hanya pekerja kecil, sementara pemodalnya aman, maka tambang ilegal akan terus hidup. Negara dirugikan, lingkungan rusak, dan hukum kehilangan wibawanya,” tambahnya.

Baca Juga:  Ketua MPR RI Bamsoet Kutuk Keras Pembunuhan Aktivis Michelle Kurisi Doga oleh KKB Papua 2023

Meski melontarkan kritik tajam terhadap Bareskrim Polri, Rahmad Sukendar tetap memberikan apresiasi kepada Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta atas upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah Sumbar.

“Kami mengapresiasi Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta yang mampu menciptakan suasana kamtibmas kondusif. Namun kami berharap penegakan hukum berani naik kelas, menyentuh pemodal dan aktor intelektual tambang ilegal,” tandas Rahmad.

BPI KPNPARI menegaskan akan terus mengawal kasus tambang ilegal di Sumatera Barat hingga penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu. (Red)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT