Jakarta, Jurnaliswarga.id — Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPARI) melontarkan kritik keras terhadap Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri yang dinilai lamban dan tidak responsif dalam menangani maraknya tambang ilegal di Sumatera Barat.
Ketua Umum BPI KPNPARI, Rahmad Sukendar, menegaskan pihaknya telah sejak awal bersuara lantang dan menyampaikan laporan terkait dugaan kuat praktik tambang ilegal di Sumbar. Namun hingga waktu yang cukup lama, Bareskrim Polri disebut tidak juga menurunkan tim ke lapangan.
“Kami sudah sejak awal bersuara lantang dan menyampaikan laporan resmi terkait tambang ilegal di Sumatera Barat. Tapi Bareskrim tidak turun ke lapangan. Ironisnya, baru bergerak setelah anggota Andre Rosiade Anggota DPR RI datang langsung ke Bareskrim,” tegas Rahmad Sukendar, Rabu (14/1/26).
Rahmad Sukendar mengungkapkan, selama Bareskrim belum turun tangan, penanganan hanya dilakukan oleh Polda setempat. Meski aktivitas tambang ilegal sempat dihentikan, langkah tersebut dinilai tidak menyentuh pelaku utama.
“Yang dihentikan hanya aktivitas di lapangan. Tidak ada satu pun pemodal atau aktor intelektual yang ditangkap dan diproses hukum. Ini persoalan serius dalam penegakan hukum,” ujarnya.
Menurut Rahmad, tidak disentuhnya pemodal besar semakin memperkuat dugaan adanya perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu, sehingga penegakan hukum terkesan tebang pilih dan hanya menyasar pekerja lapangan.
“Kalau yang disentuh hanya pekerja kecil, sementara pemodalnya aman, maka tambang ilegal akan terus hidup. Negara dirugikan, lingkungan rusak, dan hukum kehilangan wibawanya,” tambahnya.
Meski melontarkan kritik tajam terhadap Bareskrim Polri, Rahmad Sukendar tetap memberikan apresiasi kepada Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta atas upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah Sumbar.
“Kami mengapresiasi Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta yang mampu menciptakan suasana kamtibmas kondusif. Namun kami berharap penegakan hukum berani naik kelas, menyentuh pemodal dan aktor intelektual tambang ilegal,” tandas Rahmad.
BPI KPNPARI menegaskan akan terus mengawal kasus tambang ilegal di Sumatera Barat hingga penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu. (Red)