Menteri Bahlil Tegaskan Gross Split Hanya untuk Migas 2026

JAKARTA, Jurnaliswarga.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa skema gross split hanya diberlakukan pada sektor minyak dan gas bumi (migas) dan tidak akan diterapkan pada sektor mineral dan batubara (minerba). Penegasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kepastian hukum dan iklim investasi nasional yang sehat serta berkelanjutan.
Menteri Bahlil Tegaskan Gross Split Hanya untuk Migas 2026. Dalam keterangannya usai menghadiri rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Gedung DPR RI, Jakarta, Bahlil menegaskan bahwa seluruh regulasi yang berlaku di sektor minerba tetap mengacu pada ketentuan yang ada dan tidak mengalami perubahan.

“Skema gross split hanya berlaku untuk sektor migas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali,” tegas Bahlil.

Menurutnya, klarifikasi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan pelaku usaha menyusul beredarnya berbagai informasi mengenai kemungkinan penerapan skema tersebut di sektor pertambangan.

Baca Juga:  Publikasi Kinerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Bogor 2023

Bahlil menekankan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjaga stabilitas kebijakan agar dunia usaha dapat terus berkembang dengan kepastian yang jelas.

Ia memastikan para pelaku usaha tambang yang saat ini telah beroperasi tidak perlu khawatir karena tidak ada perubahan aturan yang dapat mengganggu keberlangsungan investasi maupun kegiatan usaha mereka.

“Kami ingin memastikan iklim investasi tetap kondusif. Tidak ada perubahan aturan bagi pelaku usaha tambang yang sudah berjalan. Kepastian regulasi adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Selain membahas kepastian regulasi sektor minerba, pemerintah juga memperkuat strategi hilirisasi nasional dengan memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan dan pemurnian (smelter). Langkah ini dinilai penting untuk mendukung peningkatan nilai tambah sumber daya alam Indonesia serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Baca Juga:  Pantau Kesibukan Warga, Babinsa Komsos Bersama Tukang Bangunan

Bahlil menjelaskan bahwa penyusunan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) akan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kapasitas produksi komoditas tambang dan kebutuhan industri hilirisasi dalam negeri.

Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari berbagai kalangan karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kepastian investasi sekaligus memperkuat agenda hilirisasi yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

Dengan kepastian regulasi yang terjaga, pemerintah optimistis sektor energi dan sumber daya mineral akan terus menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus mendukung target industrialisasi dan peningkatan daya saing nasional di masa depan.(Red/nR)

Sumber Informasi:
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 8 Juni 2026.

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT