Gubernur Papua Komitmen Perkuat Tata Kelola Usai Raih WTP Ketiga 2026

Jayapura, Jurnaliswarga.id – Pemerintah Provinsi Papua kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi raihan ketiga secara berturut-turut sejak tahun 2023.
Gubernur Papua Komitmen Perkuat Tata Kelola Usai Raih WTP Ketiga 2026. Opini WTP disampaikan Anggota VI BPK RI, Drs. H. Fathan Subchi, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua dalam sidang paripurna di DPR Papua, Kota Jayapura, Kamis (25/6/2026).

“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Fathan Subchi.

Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan negara ini menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Papua terus menunjukkan perbaikan dan semakin akuntabel.

Baca Juga:  Frans Kayoi Ucap Terima Kasih : " Kepada Babinsa Koramil 1709 - 01/ Yapsel " Hadir Berikan Bantuan Dirumah Kami

Meski demikian, BPK juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Beberapa di antaranya terkait pengamanan aset tetap berupa kendaraan dinas yang belum dapat ditelusuri keberadaannya, penyelesaian penguasaan aset oleh pihak yang tidak berhak, ketepatan klasifikasi belanja pada sejumlah perangkat daerah, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

BPK mencatat hingga Semester II Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Papua telah menindaklanjuti 1.233 dari total 1.925 rekomendasi atau sekitar 64,5 persen. Persentase tersebut masih perlu ditingkatkan agar mencapai target nasional sebesar 80 persen.

Meski terdapat sejumlah catatan perbaikan, BPK tetap memberikan apresiasi atas konsistensi Pemerintah Provinsi Papua dalam mempertahankan opini WTP selama tiga tahun berturut-turut.

Menanggapi hasil tersebut, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah, optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, serta percepatan tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK.

Baca Juga:  Hadiri Festival Budaya, Dandim Jayawijaya Ikut Lestarikan Budaya Lembah Baliem 2023

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah melalui penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta percepatan penyelesaian tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu dan berkelanjutan,” tegas Gubernur Matius D. Fakhiri.

Pemerintah Provinsi Papua memandang rekomendasi BPK sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Komitmen tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran demi mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat di Tanah Papua.(Red/nR)

Sumber Informasi: Pemerintah Provinsi Papua dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT