JurnalisWarga.id | Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri terus memperkuat pembangunan konektivitas antardaerah melalui rencana pengoperasian kapal bersubsidi yang ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2026.
Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang, serta menekan biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan di wilayah Papua.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Muflih Musaad, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang menyusun perhitungan kemampuan fiskal sebagai dasar penentuan jumlah armada dan besaran anggaran yang akan dialokasikan bagi penyelenggaraan transportasi laut bersubsidi.
“Saat ini kami sedang menghitung kapasitas fiskal daerah. Setelah itu baru dapat ditentukan besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan transportasi laut bersubsidi,” ujar Muflih.
Menurutnya, kehadiran kapal bersubsidi diharapkan dapat meningkatkan frekuensi pelayaran pada sejumlah jalur strategis, terutama rute Jayapura–Serui dan Jayapura–Biak, yang selama ini menjadi jalur utama mobilitas masyarakat serta distribusi kebutuhan pokok.
Pemerintah Provinsi Papua menargetkan frekuensi pelayaran di kedua rute tersebut dapat meningkat menjadi dua hingga tiga kali dalam sepekan, sehingga masyarakat memperoleh akses transportasi yang lebih mudah, cepat, aman, dan terjangkau.
Muflih menegaskan bahwa pengembangan transportasi laut merupakan salah satu program prioritas Gubernur Papua dalam membangun sistem konektivitas yang terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua.
Melalui penyediaan kapal bersubsidi, pemerintah juga berupaya memperkuat akses pelayanan publik, memperlancar arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, khususnya di kawasan pesisir dan kepulauan.
Kebijakan tersebut mendapat respons positif karena dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi beban biaya logistik, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Langkah ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam menghadirkan pembangunan yang inklusif dan memperkuat pemerataan layanan transportasi bagi seluruh masyarakat.(Red/nR)