BOGOR, JURNALISWARGA.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat sistem keamanan komunikasi pemerintahan untuk menghadapi meningkatnya risiko dan ancaman siber di tengah percepatan transformasi digital.Bupati Bogor Perkuat Keamanan Siber, Jaring Komunikasi Sandi Diperkuat 2026
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Tahun 2026 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor di Hotel Rizen Premiere, Cisarua, Kamis (20/8/2026).
Rakor diikuti jajaran perangkat daerah dan kecamatan di lingkungan Pemkab Bogor dengan menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah memperkuat koordinasi, sinergi, serta kesiapan aparatur dalam menjaga keamanan informasi dan komunikasi kedinasan.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, mengatakan perkembangan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya risiko terhadap keamanan informasi.
“Keberadaan jaring komunikasi sandi menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung terwujudnya komunikasi pemerintahan yang aman, efektif, dan terpercaya,” ujar Bambang.
Perkuat Koordinasi hingga Kecamatan
Menurut Bambang, rakor tersebut diarahkan untuk membangun pemahaman yang sama mengenai penyelenggaraan jaring komunikasi sandi sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten dan seluruh kecamatan.
Penguatan tersebut dinilai penting karena keamanan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan kesadaran dan keterlibatan seluruh aparatur pemerintahan.
Para peserta juga didorong memahami pentingnya menjaga informasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari. Hasil rakor selanjutnya diharapkan dapat diterapkan di masing-masing kecamatan sesuai tugas dan kewenangan.
Pemkab Bogor juga mengapresiasi BSSN yang turut memberikan wawasan mengenai persandian dan keamanan informasi. Materi tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas aparatur dalam menghadapi perkembangan ancaman keamanan siber.
Pemerintahan Digital Harus Diiringi Keamanan
Dalam kesempatan yang sama, Sandiman Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Sri Boentaran, menyampaikan materi bertajuk “Membangun Sistem Komunikasi Sandi yang Tangguh di Era Ancaman Siber.”
Ia menekankan bahwa transformasi menuju pemerintahan digital harus berjalan seiring dengan penguatan sistem keamanan.
Empat aspek menjadi perhatian, yakni perkembangan pemerintahan digital, tren keamanan siber, pentingnya pengamanan komunikasi, serta urgensi Pusat Komunikasi dan Hubungan Sandi (PKHS).
Menurut Sri, penggunaan teknologi dalam komunikasi kedinasan harus dibarengi perlindungan informasi yang memadai agar pertukaran data dan informasi pemerintahan tetap aman serta dapat dipercaya.
“Komunikasi pemerintahan harus diamankan. Jangan sampai kemudahan teknologi justru membuka ruang terhadap berbagai ancaman keamanan informasi,” tegasnya.
Penguatan sistem komunikasi sandi juga diharapkan mampu menjaga kelancaran pertukaran informasi kedinasan yang bersifat penting dan strategis.
Komitmen Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
Pemkab Bogor menegaskan rakor tersebut tidak boleh berhenti sebagai forum koordinasi. Setiap hasil pembahasan diharapkan diterjemahkan menjadi langkah nyata di lingkungan perangkat daerah dan kecamatan.
Dengan koordinasi yang semakin kuat serta meningkatnya kesadaran aparatur terhadap keamanan informasi, Pemkab Bogor berkomitmen membangun komunikasi pemerintahan yang aman, efektif, dan terpercaya.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tengah semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital.(nR)