HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Penyerahan berkas tersebut dilakukan oleh Ketua HMNI Kabupaten Bogor, Arian Rizki Kurniawan, S.H., didampingi jajaran pengurus, dan diterima oleh perwakilan Bakesbangpol Kabupaten Bogor, Marthin, pada Rabu, 18 November 2026.

Kegiatan berlangsung di Kantor Bakesbangpol Kabupaten Bogor, Jalan KSR Dadi Kusmayadi, Kompleks Pemerintah Daerah, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Langkah administratif ini merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keberadaan organisasi kemasyarakatan yang telah memperoleh pengesahan badan hukum.

Baca Juga:  Danrem 061/Sk Suport Vaksinasi Kolaborasi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor Dengan Satgas Covid-19

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Sementara itu, Pasal 9 mengatur bahwa Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum wajib melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada pemerintah daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum serta susunan kepengurusan di daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, HMNI Kabupaten Bogor melakukan penyerahan dokumen kepada Bakesbangpol sebagai bentuk pelaporan dan pemenuhan administrasi keberadaan organisasi di wilayah Kabupaten Bogor.

Baca Juga:  Memiliki Segudang Pengalaman, Brigjen TNI (Purn) DR H Untung Purwadi SE,M.Si Siap Mencalonkan Diri Jadi Bupati Bogor 2024

Penyerahan berkas ini juga menjadi bagian dari komitmen HMNI Kabupaten Bogor untuk menjalankan organisasi secara tertib administrasi, transparan, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan terpenuhinya administrasi keberadaan organisasi di tingkat daerah, HMNI Kabupaten Bogor diharapkan dapat semakin memperkuat peran organisasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat nelayan, mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya di sektor perikanan dan kelautan.

HMNI Kabupaten Bogor juga diharapkan dapat membangun sinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta berbagai elemen masyarakat dalam mengembangkan potensi sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Bogor.

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Percepat Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) guna mendorong percepatan penyerapan serta pelaksanaan anggaran daerah.Kegiatan koordinasi ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi

 

ARTIKEL TERKAIT