ABAIKAN PUTUSAN MA, PT. EMINENCE HOSPITALITY SERVICES (EHS) PENGELOLA HOTEL LE EMINENCE PAKSAKAN TETAP JADI OPERATOR HOTEL LE EMINENCE

JAKARTA, (MGA) – Semrawut konflik pengelola hotel Le Eminence dengan para investor pemilik hotel berujung keluarnya putusan KASASI Mahkamah Agung No 2719K/Perdata/2022. Putusan KASASI MA memenangkan para investor pemilik yang membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) sebagai amanah Undang undang Rumah Susun No. 20 Tahun 2011. Perkara ini diawali adanya gugatan dari Pengelola Hotel PT Eminence Hospitality Service di Pengadilan Negeri Bogor.
Tidak mau pengelolaannya lepas, PT. EHS menggugat keberadaan P3SRS sebagai wadah para pemilik kondotel yang memiliki hak mengelola unit miliknya sendiri.

“Alhamdulillah putusan KASASI MA sudah keluar 30 Agustus 2022, kita bisa lihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang mulia bahwa PT EHS terbukti ingin menguasai sendiri hotel Le Eminence. Padahal hotel itu bukan milik Developer semata. Sudah 140 pemilik kondotel saat ini yang tergabung dengan P3SRS” ujar Herman Saleh selaku ketua P3SRS Hotel Le Eminence.

Baca Juga:  Rieke Diah Pitaloka Sampaikan 3 Rekomendasi Pada Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD

“Silahkan saja PT. EHS mengabaikan putusan KASASI MA dan paksakan ingin tetap jadi operator hotel. Ini negara hukum. Keputusan MA sudah final dan inkrah. Fungsi dan peran P3SRS yang seharusnya mengelola hotel. Bisa saja PT. EHS bergabung dengan P3SRS dan menjadi operator hotel kembali” ujar Bagus salah satu pemilik kondotel Hotel Le Eminence

“Pasca keluarnya putusan KASASI MA, PT EHS makin berulah. Hak menginap para pemilik tidak bisa digunakan. Bagi hasil periode tahun lalu belum dibagikan sampai saat ini. Sangat disayangkan sikap PT EHS padahal tanpa para investor lokasi hotel yang awalnya tanah jurang tidak akan terbangun hotel seperti saat ini” ujar Lenny salah satu pemilik unit kondotel

“Jika saja bagi hasil dari pengelolaan PT EHS itu memuaskan para pemilik unit, tidak akan ada gugatan gugatan. Kami pernah mendapatkan bagi hasil hanya 1,5 juta per bulan. Padahal unit kami tersebut harga belinya di atas 1 milyard. Percuma juga PT EHS mendapatkan berbagai macam penghargaan jika para pemilik diabaikan hak haknya” ujar Ojak Nainggolan salah satu pemilik unit kondotel

Baca Juga:  KJP Mulai April Gratis Masuk Ancol, Josephine: Saya Akan Sidak!

“Masih ada harapan mendapatkan bagi hasil yang lebih baik dengan mengganti operator hotel yang lebih transparan dan lebih menghargai pemilik. Informasi lebih lanjut mengenai P3SRS, para investor pemilik unit kondotel bisa menghubungi +62 813-1512-0002 atau Email : pppsrs.sahid.eminence@gmail.com” ujar Budiman Widyatmoko selaku kordinator investor/pemilik

Sejak konflik antara pemilik unit kondotel dengan pengelola hotel, makin memperburuk investasi property kondotel. Timbulnya trauma investor terhadap perkara ini akan berpikir ulang untuk ber investasi di bidang kondotel terutama yang berafiliasi dengan PT. EHS. (Oking)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT