Atang Trisnanto Dorong Pemerintah Selesaikan Masalah Distribusi Beras 2024

HUMPROPUB, JURNALISWARGA.ID – Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mendorong pemerintah kota berkolaborasi pemerintah pusat dapat mempercepat langkah penurunan harga beras yang melonjak hingga Rp16 ribu per liter untuk kualitas medium di pasar tradisional dan keterbatasan penjualan beras premium kemasan 5 kg dan 10 kg Rp13.900 per kilogram di ritel.

Menurut Atang, kenaikan harga jelang hari raya seperti Ramadan dan Idulfitri memang kerap terjadi, namun kali ini menyentuh pada kebutuhan pokok yang paling dasar yakni beras sehingga perlu langkah cepat dan efektif.

“Beras merupakan bahan pokok masyarakat Indonesia. Jelang Ramadan dan Idul Fitri 1445 tahun ini, harga beras terlalu tinggi dan sangat memberatkan masyarakat. Hemat saya, ada empat langkah setidaknya untuk mengatasi ini, terutama merilis cadangan beras pemerintah (CBP),” kata Atang di Kota Bogor, Jumat (23/2).

Atang Trisnanto Dorong Pemerintah Selesaikan Masalah Distribusi Beras 2024

Langkah pertama, kata Atang, Pemkot minta gelontoran beras dari Bulog. Selain stok reguler, Bulog punya cadangan beras pemerintah yang bisa disalurkan dalam kondisi darurat seperti sekarang.

Mendag Zulkifli Hasan menyebutkan, saat ini pemerintah memiliki stok sebanyak 1,4 juta ton beras. Menurut Zulkifli, jumlah tersebut akan ditambah lagi dengan masuknya beras impor sehingga total menjadi 2 juta ton beras.

Beras-beras tersebut merupakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah melalui Perum Bulog.

Baca Juga:  Kejagung Teken MoU Pengawasan Perizinan Daerah, Rahmad Sukendar: Langkah Strategis Cegah Korupsi

Harga yang dipatok untuk beras SPHP pada zona 1 sebesar Rp10.900 per kilogram, zona 2 Rp11.500 per kilogram, dan zona 3 Rp11.800 per kilogram diedarkan di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, dan pemerintah daerah.

Pemerintah, kata Atang, perlu memastikan stok tersebut bisa membanjiri pasar sehingga dapat memancing turunnya harga beras di pasaran.

“Pemerintah tidak boleh berlama-lama membiarkan harga beras tinggi. Segera banjiri pasar dengan beras kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Proses ini harusnya bisa cepat karena rantai pasoknya sudah jelas,” ujar Atang.

Selanjutnya, Atang memandang langkah kedua yang perlu dilakukan adalah memastikan kendala distribusi diurai dengan cepat dengan adanya Badan Pangan Nasional yang dapat terkoneksi dengan beberapa kementerian dan lembaga sekaligus untuk memotong rantai distribusi dari pemasok hingga sampai ke pasar.

Pemerintah, dapat mempergunakan berbagai teknologi informasi untuk memantau jalannya distribusi pangan, khususnya beras sehingga meminimalisir potensi penimbunan, waktu pengiriman dan moda transportasi pengiriman yang tepat di tengah cuaca musim penghujan yang berlangsung sudah sejak akhir tahun 2023 hingga awal 2024 ini.

“Kita punya lengkap lembaga dan kementerian yang membidangi masalah pangan, ada Bapanas, Bulog, Kemendag dan Kementan. Sudah saatnya kontrol masalah distribusi dapat dipecahkan dengan cepat hasil kolaborasi antar lembaga dan bantuan teknologi,” katanya.

Baca Juga:  Sambangi Pasar Jambu Dua, Komisi II Cek Harga Komoditas Pangan

Ketiga, sambil menunggu masalah distribusi ke pasar terurai, operasi pasar pangan murah yang dilakukan pemerintah melalui Bulog bekerja sama pemerintah daerah lebih masif karena keterjangkauan daya beli masyarakat sangat penting untuk menghindari gejolak ekonomi dan sosial masyarakat jelang Ramadan ini.

Di Kota Bogor, pemerintah kota bekerja sama Perum Bulog telah mempersiapkan operasi pasar murah beras SPHP Bulog Siaga di 14 titik kelurahan dari 68 kelurahan yang ada di 6 kecamatan. Operasi pasar itu dilakukan mulai Selasa (20/2) hingga Jumat (8/3).

Atang menilai, perlu ada tambahan titik-titik operasi pasar tersebut sebelum memasuki Ramadan, untuk menjaga daya beli masyarakat secara merata.

“Masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah itu tersebar di semua wilayah Kota Bogor. Operasi pasar perlu menyentuh semua warga yang membutuhkan di semua wilayah,” tegasnya.

Terakhir, keempat Atang mendorong pemerintah dan pihak terkait dapat mengantisipasi penimbunan beras jelang Ramadhan dengan terus berkeliling ke agen-agen agar tidak ada celah oknum dapat membeli dalam jumlah banyak.

“Kita perlu memastikan tidak ada potensi penimbunan beras di agen maupun oleh oknum yang membeli dalam jumlah banyak di situasi ini,” pungkasnya.

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Pemkot Bogor Gelar Edufair 2026, Pelajar Dibuka Akses Kuliah ke Inggris

BOGOR,JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kota Bogor terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan global. Salah satunya dengan memfasilitasi kegiatan Edufair 2026 bertajuk...

Semangat Kartini Hidupkan “Dialog Mamase”, Pemkab Mamasa Perkuat Partisipasi Publik untuk Pembangunan 2026

MAMASA, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten Mamasa menunjukkan komitmen kuat terhadap keterbukaan dan partisipasi masyarakat melalui forum “Dialog Mamase” yang digelar di Rumah Jabatan Bupati,...

DPRD Kota Bogor Sahkan Raperda Rumah Susun, Solusi Hunian Layak di Tengah Keterbatasan Lahan 2026

BOGOR (JURNALISWARGA.ID) – Pemerintah dan legislatif di Kota Bogor terus menunjukkan komitmen dalam menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)...

Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan, Mentan Konsolidasikan 170 Bupati dan Gelontorkan Triliunan Anggaran Irigasi

JAKARTA (JURNALISWARGA.ID) – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengkonsolidasikan sekitar 170 bupati dari seluruh...

Kerja Sama Indonesia–Polandia Diperkuat, Pemerintah Fokus Jaga Ketahanan Pangan Nasional 2026

JAKARTA (JURNALISWARGA.ID) – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan langkah progresif dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan kerja sama internasional. Hal ini ditandai dengan pertemuan...

 

ARTIKEL TERKAIT