Kemendagri Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2022 kepada BPK RI

Jakarta, (JW) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2022 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Penyerahan itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro di Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Dalam sambutannya, Suhajar mengatakan, Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2022 (Unaudited) merupakan penggabungan laporan keuangan 11 unit eselon I, yang disusun berdasarkan penggabungan laporan keuangan satuan kerja (satker) yang berada di bawah kewenangannya. Jumlah satker Kemendagri yang mengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada tahun 2022 sebanyak 156 satker. Jumlah itu terdiri dari 13 satker kantor pusat, 15 satker kantor daerah, 126 satker dekonsentrasi, dan 2 satker tugas pembantuan.

Kemendagri Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2022 kepada BPK RI

Suhajar mengungkapkan, laporan tersebut menyajikan sejumlah informasi. Hal itu di antaranya informasi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp88,02 miliar atau 128,16 persen, dari estimasi pendapatan sebesar Rp68,68 miliar. Kemudian informasi realisasi belanja negara hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp3,20 triliun atau 99,11 persen dari pagu sebesar Rp3,22 triliun.

Baca Juga:  Festival surken pertama di kota Bogor

Kemudian informasi neraca per 31 Desember 2022 yang menyajikan aset sebesar Rp15,87 triliun, kewajiban sebesar Rp35,70 miliar, dan ekuitas sebesar Rp15,83 triliun. Informasi lainnya mengenai Laporan Operasional (LO) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 menyajikan perhitungan Pendapatan-LO sebesar Rp74,54 miliar dikurangi dengan beban sebesar Rp3,35 triliun, serta ditambah Surplus-LO dari kegiatan non-operasional sebesar Rp13,59 miliar. Dengan demikian, diperoleh Defisit-LO sebesar Rp3,26 triliun.

“(Kemudian) Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 menyajikan informasi perubahan ekuitas selama periode pelaporan sehingga Ekuitas Akhir menjadi sebesar Rp15,83 triliun,” ujarnya.

Tak hanya itu, Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2022 (Unaudited) sudah mencakup penyajian hibah langsung dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang diterima sebesar Rp155,29 miliar. Selain itu, laporan ini juga menyajikan pengelolaan anggaran yang bersumber dari pinjaman luar negeri yang terealisasi hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp207,56 miliar dengan pagu belanja sebesar Rp211,71 miliar atau 98,04 persen dari pagu belanja. Kemudian hibah luar negeri yang terealisasi hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp24,26 miliar dengan pagu belanja sebesar Rp24,59 miliar atau 98,66 persen.

Baca Juga:  Diplomasi Puan dalam P20 di Roma Sama Pentingnya dengan Jokowi di KTT G20

Rapat Kemendagri Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2022 kepada BPK RI

Atas nama Kemendagri, lanjut Suhajar, pihaknya membuka diri seluas-luasnya kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemendagri Tahun 2022. Dengan begitu, BPK RI dapat mengoreksi, memberi saran, dan masukan dalam rangka penyempurnaan laporan keuangan. “Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri tahun 2022,” tandasnya.

Sumber : Puspen Kemendagri

Editor : Nimbrod Rungga

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT