JURNALISWARGA.ID, JAKARTA-Dosen Hubungan Internasional (HI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Robi Sugara menilai peran diplomasi Puan Maharani sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam forum Seventh Group of 20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) yang diselenggarakan di Roma, Italia, pada 7-8 Oktober 2021, sama pentingnya dengan Presiden Joko Widodo dalam forum KTT G20.
Bedanya, lanjut Robi, Puan membidangi keparlemenan atau legislatif dan Jokowi kepemerintahan atau eksekutif.
“Jadi acara P20 adalah pertemuan ekslusif yang dihadiri oleh para ketua parlemen dari seluruh negara G20 yang termasuk dari negara-negara ekonomi terbesar di dunia,” terang Robi di Jakarta, Kamis (7/10/2021)
Acara P20 bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antarparlemen untuk dapat mewujudkan tujuan dari negara-negara G20 yakni mencapai stabilitas perekonomian global dan pertumbuhan berkelanjutan melalui fungsi penganggaran, pembuatan undang-undang, dan pengawasan yang dimiliki parlemen.
Dari semua agenda yang sudah dijadwalkan oleh Puan dalam P20, Robi menilai yang paling penting adalah mengajak para ketua parlemen dari seluruh negara G20 untuk hadir pada forum parlemen P20 yang akan diselenggarakan di Indonesia tahun mendatang. Begitupun Presiden Jokowi yang hadir pada KTT G20 yang juga harus memastikan para pemimpin negara-negara G20 hadir di Indonesia tahun depan.
“Sebab, dua acara besar yakni P20 dan KTT G20 ini selalu digelar secara bersamaan,” ungkapnya.
Robi meyakini diplomasi Puan mengajak para pimpinan parlemen negara-negara G20 untuk hadir pada pertemuan tahun depan di Indonesia, memiliki dua nilai yang menjadi kekuatan Indonesia. Pertama, Puan adalah cucu dari tokoh besar Soekarno, presiden pertama sekaligus founding father negara kesatuan Indonesia. Kedua, Puan adalah sosok perempuan yang menjadi pemimpin nasional dalam parlemen di Indonesia dimana, ini tidak terjadi di negara-negara muslim mayoritas di dunia.
“Sebagaimana diketahui posisi parlemen dalam negara demokrasi sangat penting dalam menentukan arah kebijakan jalannya roda-roda pemerintahan,” jelas Robi yang juga menjabat sebagai direktur Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC).
Robi memuji Puan dari tiga sesi agendanya dalam pertemuan P20, dia mengangkat isu-isu perempuan seperti pentingnya penguatan sistem dan pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, terutama bagi kaum perempuan dan penyandang disabilitas dalam merespons krisis sosial dan hilangnya pekerjaan akibat pandemi Covid-19.
“Isu perempuan ini selalu dicantumkan oleh Puan dalam setiap lawatanya ke luar negeri,” puji Robi.
Seperti diberitakan, Ketua DPR RI Puan Maharani akan menghadiri Seventh Group of 20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Roma, Italia, yang akan diselenggarakan pada 7-8 Oktober 2021. Pertemuan parlemen negara-negara G20 itu penting diikuti sebagai persiapan Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Parlemen Negara G20 (P20) pada 2022 mendatang.
“Sebagai salah satu implikasi Presidensi Indonesia dalam G20 bagi parlemen adalah DPR RI akan menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan Parlemen Negara G20 atau P20 di tahun 2022 mendatang,” kata Sekjen DPR RI Indra Iskandar, Selasa (5/10/2021).
Seventh G20 Parliamentary Speakers’ Summit akan dihadiri oleh Ketua Parlemen seluruh negara G20 bertempat di Palazzo Madama, Gedung Senat Italia di Roma. IIndra mengatakan, forum ini merupakan pertemuan eksklusif karena hanya dihadiri Ketua-ketua Parlemen negara-negara ekonomi terbesar dunia.
“Perlu dilakukan pendekatan dengan para anggota P20 agar mereka semua dapat hadir dengan tingkat representasi tertinggi pada pertemuan P20 di Indonesia tahun depan,” ujarnya.
Dalam forum internasional ini, Puan akan menyampaikan pendapat pada tiga sesi. Beberapa isu yang akan disampaikan oleh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu seperti upaya kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi dalam menghadapi tantangan global.
Selain itu, Puan juga akan berbicara mengenai pentingnya penguatan sistem dan pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, terutama bagi kaum perempuan dan penyandang disabilitas dalam merespons krisis sosial dan hilangnya pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Kemudian Puan pun akan membahas isu pemulihan ekonomi hijau yang inklusif dan pentingnya negara-negara mempersiapkan strategi untuk menjamin keamanan pangan.(Red*/NR)