CIBINONG, JURNALISWARGA.ID — Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan tata kelola pajak daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Pernyataan itu disampaikan Rudy saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah yang digelar di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Jumat (31/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bogor menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas pelaksanaan pemeriksaan di Kabupaten Bogor.
“Pemeriksaan ini menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bersama. Melalui pemeriksaan ini, kita bisa menemukan potensi perbaikan serta peluang untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah,” ujar Rudy Susmanto.
Menurut Rudy, pemeriksaan ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan bagian penting dalam membangun budaya pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Ia menilai, pengelolaan pajak yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Rudy menegaskan, Pemkab Bogor berkomitmen untuk terus memperkuat kemandirian fiskal daerah, terutama menghadapi tantangan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kami terus berupaya menggali potensi pajak dan retribusi agar lebih optimal, termasuk dari sektor aset daerah, reklame, maupun perizinan. Dengan sinergi antara Pemkab Bogor dan BPK, kita dapat mengoptimalkan tata kelola keuangan, menutup celah kebocoran, serta meningkatkan pendapatan asli daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rudy menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintahannya yang baru berjalan delapan bulan. Ia berharap rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Mari jadikan kegiatan ini sebagai titik awal untuk memperkuat komitmen, kolaborasi, dan integritas dalam mengelola keuangan daerah demi terwujudnya Kabupaten Bogor yang maju, mandiri, dan sejahtera,” tutupnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya transformasi tata kelola keuangan daerah menuju pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. (nR)
