Bupati Konut H Ruksamin Gelar Rapat Koordinasi Strategi Kebijakan Untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Secara Tepat Sasaran

Jurnaliswarga.id | KONUT – Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara (Pemda Kab. Konut) terus bekerja dalam Menanggulangi beberapa Isu yang juga menjadi Fokus Program Pemerintah Pusat, diantaranya Kemiskinan Ekstrim, Inflasi dan Masalah Stunting, sampai Pemberian Bantuan kepada Warga.

Hari ini, Senin (06/02/2023) Pemda Kab. Konut menggelar Rapat Koordinasi Strategi Kebijakan untuk Melaksanakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Secara Tepat Sasaran, yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Bupati Konut.

Terlihat hadir dalam Rapat tersebut antara lain Bupati Konut Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN Eng, Wakil Bupati Konut H. Abuhaera, S.Sos., M.Si, Sekertaris Daerah Drs. H. M. Kasim Pagala, M.Si, Asisten / Staf Ahli, serta Para Kepala OPD terkait.

Sebagai Pimpinan Tertinggi di Kab. Konut, H. Ruksamin bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) gencar melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait Masalah Kemiskinan Ekstrim. Alhasil, Pemda Kab. Konut berhasil mendapatkan Data yang menjadi Acuan Pemerintah Pusat terkait Angka Kemiskinan di Kab. Konut.

Untuk itu, Rapat ini digelar untuk kembali Mensinkronkan Data serta Menentukan Langkah Kebijakan Strategis dalam Menangani Masalah Kemiskinan, Kesehatan dan Pemberian Bantuan kepada Masyarakat.

”Ketersediaan Data ini sangat penting untuk Kita dapat menentukan Langkah Penanganan untuk Menurunkan Angka Kemiskinan di Kab. Konut. Dari Data ini Saya tidak mau lagi ada Masyarakat yang sudah mendapatkan salah satu Bantuan Pemerintah, tetapi masih juga mendaatkan Bantuannya yang lainnya.” Tegas H. Ruksamin dalam Pemaparannya.

Baca Juga:  Brigade Masjid BKPRMI Kab. Bogor Dukung Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Cibinong

Untuk diketahui, Pemda Kab. Konut telah menyiapkan beberapa Langkah Strategis dalam Menangani Masalah Kemiskinan diantaranya sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Beban Masyarakat :
– Dinas Sosial menangani Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, program rehabilitasi sosial.
– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menangani Program Indonesia Pintar, Program Pemberian Beasiswa.
– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menangani Program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-D)
– Dinas Kesehatan menangani Program Bantuan Jaminan Kesehatan (BJK)

2. Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat :
– Dinas Sosial menangani Program Bantuan Kewirausahaan Sosial.
– Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan menangani Program Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri.
– Dinas Koperasi dan UMKM menangani Program Bantuan Permodalan bagi )elaku Usaha yang Terdampak Bencana, Program Bantuan Modal Usaha kepada Wirausaha, Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM, Program Produktif untuk Usaha Mikro.
– Dinas Kelautan dan Perikanan menangani Program Bantuan kepada Nelayan dan Pembudidayaan, Program Pembenihan Ikan.
– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menangani Program Pendidikan dan Pelatihan (Pembinaan, Kursus dan Pelatihan).
– Dinas Pertanian menangani Program Bantuan Pupuk.
– Dinas Ketahanan Pangan menangani Program Bantuan Bibit.
– Dinas Perindustrian dan Perdagangan menangani Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil/Menengah, Program Pelatihan Vokasi Industri.
– Dinas Lingkungan Hidup menangani Program Perhutanan Sosial.

Baca Juga:  Danrem 141/Toddopuli : Unit Intel Dan Babinsa Harus Peka Terhadap Situasi Wilayah

3. Program Penurunan Kantong-Kantong Kemiskinan :
– Dinas PU menangani Program Sanitasi Berbasis Masyarakat, Program Sistem Penyediaan Air Minum.
– Dinas Perumahan dan Pemukiman menangani Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
– Dinas Sosial menangani Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu).

Menindak Lanjuti Program ini, berdasarkan Data yang telah dimiliki, Bupati Konawe Utara H. Ruksamin memerintahkan kepada jajarannya untuk turun langsung kepada masyarakat dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrim ini.
”Sebentar selesai rapat, saya akan bagikan data ini untuk tiap-tiap Dinas, yang blum punya rumah, Dinas Perumahan ini tugas anda bagaimana agar masyarakat bisa punya rumah. Untuk ketersediaan air bersih, ini akan terkait dengan angka stunting, jadi segera cek dilapangan, daerah mana saja yang belum ada air bersihnya.” tegas H. Ruksamin.

Menutup kegiatan rapat, Wakil Bupati Konawe Utara H. Abuhaera juga sedikit memberikan arahan dimana dalam pelaksanaan program penanganan angka kemiskinan ini diharaokan kerjasama seluruh pihak terkait untuk dapat mewujudkan masyarakat Konawe Utara yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Jurnalis/Editor : Muhammad Irwansyah.

(Sumber : Pemda Kab. Konut Konasara).

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Disnaker Kabupaten Bogor Gencarkan Job Fair dan Goes to School 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terus memperkuat upaya menekan angka pengangguran dengan menghadirkan program pelayanan ketenagakerjaan langsung ke...

Rudy Susmanto Pimpin Aksi Bersih Sungai dan Kendalikan Ikan Sapu-Sapu 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Wakil Bupati, Forkopimda, Muspika, dan masyarakat turun langsung melakukan aksi bersih sungai serta penangkapan ikan sapu-sapu...

Rudy Susmanto Ajak Warga Isi Semangat Harkitnas dengan Persatuan dan Konten Positif 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID – Momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengajak masyarakat memperkuat persatuan, semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan dengan...

Pemkab Kolaka Perkuat Keamanan Aset dan Pelayanan Publik Bersama Polda Sultra 2026

KOLAKA, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten Kolaka terus memperkuat sistem keamanan aset daerah dan pelayanan publik melalui kegiatan Sosialisasi dan Supervisi Sistem Manajemen Pengamanan (SMP)...

Aliansi PANDAWA Desak Penuntasan Dugaan Mafia Aset di Kabupaten Bogor 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Penanganan kasus dugaan penjarahan aset milik Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah elemen masyarakat mendesak aparat penegak hukum untuk...

 

ARTIKEL TERKAIT