IJTI Sultra Mengecam Kriminalisasi 2 Jurnalis Tribunnews Sultra Oleh Polres Baubau

KENDARI (JW) – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Sulawesi Tenggara (Sultra) mengecam Pelaporan yang dilayangkan seorang Developer bernama Ardin terhadap 2 Jurnalis Tribunnews Sultra, Risno Mawandili, dan Reymeldi Ramadhan ke Polres Baubau.

Penyidik Satreskrim Polres Baubau yang langsung melakukan Panggilan Pemeriksaan kepada Risno Mawandili dan Reymeldi Ramadhan merupakan Ancaman Bahaya bagi iklim Kemerdekaan Pers di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Disamping itu, Penggunaan Pasal Karet UU ITE untuk mempidanakan Produk Jurnalistik adalah Salah Alamat dan Upaya Kriminalisasi terhadap Jurnalis.

Diketahui, Risno Mawandili dan Reymeldi Ramadhan Jurnalis Tribunnews Sultra mendapatkan Panggilan Permintaan Keterangan Penyidik Polres Baubau berdasarkan Surat Nomor: B/1244/3/2023/Reskrim untuk Hadir pada Rabu (22/03/2023).

Pemanggilan Pemeriksaan terhadap Risno Mawandili dan Reymeldi Ramadhan atas Laporan Developer Perumahan di Baubau bernama Ardin, terkait dugaan Pencemaran Nama Baik dan Fitnah melalui Media Online.

Laporan Ardin tersebut tertuang dalam surat perintah penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/60/III/2023/Reskrim tertanggal 04 Maret 2023.

Risno Mawandili dan Reymeldi Ramadhan dipanggil ke Polres Baubau setelah menulis Berita berjudul “Sosok 7 Terduga Pelaku Rudapaksa 2 Anak Yatim di Baubau, Ada Pemilik Perumahan dan Menantunya?”.

Baca Juga:  Kunker Ke Sultra, Wapres RI Melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kawasan Industri PT. NIS Di Konawe Utara

IJTI Sultra Mengecam Kriminalisasi 2 Jurnalis Tribunnews Sultra Oleh Polres Baubau

Atas laporan ini, IJTI Sultra menyatakan Berita yang ditulis Risno Mawandili dan Reymeldi Ramadhan merupakan Kontrol Sosial yang dilindungi dalam Pasal 3 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Pasal 4 UU Pers juga menegaskan bahwa untuk menjamin Kemerdekaan Pers, Pers Nasional berhak Mencari, Memperoleh, Menyebarluaskan Gagasan dan Informasi.

Dalam Pasal 15 UU Pers juga diatur bahwa Sengketa Pers harus diselesaikan melalui Dewan Pers.

Jaminan Kemerdekaan Pers juga dipertegas dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Bareskrim Mabes Polri, pada 10 November 2022.

Atas Panggilan Pemeriksaan terhadap 2 Jurnalis Tribunnews Sultra, IJTI Sultra menyatakan Sikap :

1. Mengecam Pelaporan dan Pemanggilan Jurnalis Tribunnews Sultra, Risno Mawandili dan Reymeldi Ramadhan yang dilakukan Ardin dan Penyidik Polres Baubau.

2. Bahwa Risno Mawandili dan Reymeldi Ramadhan tidak boleh di Pidana dengan Pasal UU ITE atas Karya Jurnalistik yang ditulis demi Kepentingan Publik. Dalam Pasal 310 ayat 3 KUHP disebut, bahwa Perbuatan yang dilakukan demi Kepentingan Umum bukan merupakan Pencemaran atau Pencemaran Tertulis.

Baca Juga:  Seorang Wanita Terduga Pengedar Shabu (25/3/2023) Kembali Berhasil Diamankan Sat Resnarkoba Polresta Kendari

3. Narasumber yang Keberatan dengan Produk Jurnalistik, Pemberitaan Pers dapat menggunakan Hak Jawabnya dan mengajukan Sengketa ke Dewan Pers.

4. Polisi tidak boleh memanggil Jurnalis untuk dimintai Keterangan atas Karya Jurnalistik yang ditulis. Sebab, Karya Jurnalistik merupakan Bukti/Fakta itu sendiri.

5. Polda Sultra harus melakukan Supervisi dan menerbitkan Surat Perintah kepada Kapolres dan Kasatreskrim Polres Baubau untuk menghentikan Penyelidikan Kasus ini.

6. Polres Baubau harus mematuhi MoU antara Mabes Polri dan Dewan Pers terkait Sengketa Jurnalistik.

7. Dewan Pers harus melindungi Terlapor dengan menerbitkan Surat kepada Polres Baubau, Tembusan kepada Mabes Polri dan Polda Sultra untuk menghentikan Kasus ini.

Sumber : Fadli Aksar (Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi IJTI Sultra).

Jurnalis/Editor : Muhammad Irwansyah (Wartawan Muda PWI Angkatan Ke-26).

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT