Kementan Kawal Hilirisasi Ayam di Sulsel, Tegaskan MoU Harus Berujung Aksi Nyata 2026

Jakarta, Jurnaliswarga.id – Pemerintah mempercepat pemerataan pasokan protein hewani nasional melalui pembangunan ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat produksi sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas bagi peternak di daerah. Kementan Kawal Hilirisasi Ayam di Sulsel, Tegaskan MoU Harus Berujung Aksi Nyata 2026

Pengembangan tahap awal di Sulawesi Selatan dilakukan melalui kolaborasi antara BUMN pangan ID FOOD dan PT Ugi Agri Harapan Indonesia. Skema ini dirancang untuk menjawab peningkatan kebutuhan daging ayam dan telur, terutama dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selama ini, produksi ayam nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan pasokan dan harga di wilayah lain apabila tidak diantisipasi secara sistematis.

Kementan Kawal Hilirisasi Ayam di Sulsel, Tegaskan MoU Harus Berujung Aksi Nyata 2026Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan bahwa pembangunan ekosistem dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir agar lebih efisien dan berkelanjutan.

“Yang kita bangun bukan hanya produksi, tetapi ekosistem yang memastikan penyerapan, keberlanjutan, dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya saat penandatanganan MoU kerja sama offtake hasil peternakan antara ID FOOD dan PT Ugi Agri Harapan Indonesia di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Menurut dia, keterlibatan peternak menjadi bagian penting dalam sistem tersebut. Melalui kemitraan, peternak tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga memperoleh kepastian pasar serta dukungan dalam proses produksi.

Agung menjelaskan, peran BUMN difokuskan pada penguatan sektor hulu, seperti penyediaan bibit dan pakan, sementara kegiatan budidaya hingga pengolahan dilakukan bersama mitra dan peternak lokal.

Baca Juga:  Pantau Arus Mudik Lebaran, Babinsa Laksanakan Pengamanan Di Wilayah Pelabuhan

“Kunci keberhasilan ada pada implementasi di lapangan yang berjalan paralel dan terkoordinasi, bukan bertahap terpisah,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa program ini harus segera diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan. “Program ini tidak boleh berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi harus segera dilanjutkan dengan aksi nyata di lapangan,” tegasnya.

Direktur Utama ID FOOD, Ghimoyo, menegaskan bahwa melalui MoU ini pihaknya memastikan hasil produksi peternak dapat terserap dengan baik. “Kami memastikan hasil peternakan terserap, terutama untuk memenuhi kebutuhan program MBG, sehingga harga tetap stabil dan peternak memiliki kepastian pasar,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan skema offtake menjadi fondasi penting agar investasi di sektor produksi dapat berjalan tanpa hambatan. “Dengan jaminan penyerapan, ekosistem ini bisa tumbuh berkelanjutan dan memberi dampak langsung bagi ketersediaan pangan nasional,” katanya.

Sementara itu, Direktur PT Ugi Agri Harapan Indonesia, Andi Damisnur, menyatakan kesiapan pihaknya dalam menjalankan program di lapangan bersama mitra dan peternak.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri, sehingga kolaborasi dengan BUMN dan berbagai pihak menjadi kunci agar seluruh proses dari produksi hingga distribusi berjalan terintegrasi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya pendampingan berkelanjutan dari pemerintah agar implementasi program berjalan optimal.

“PT Ugi dalam hal ini mengharapkan pemerintah tidak bosan-bosannya memberikan petunjuk dan arahan. Teknis pelaksanaannya nanti bagaimana agar tujuan kita hilirisasi ayam, mulai dari pabrik pakan, pengolahan, hingga pemasaran dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Tiba di Johannesburg Afrika Selatan 2023

Lebih lanjut, ia berharap pengembangan program ini dapat diperluas secara bertahap. “Bukan hanya di Bone, tetapi berkembang ke seluruh Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur,” lanjutnya.

Bagi peternak, model hilirisasi terintegrasi ini menghadirkan manfaat nyata, mulai dari akses terhadap sarana produksi, pendampingan teknis, hingga kepastian penyerapan hasil usaha. Hal ini sekaligus memperkuat posisi peternak dalam rantai pasok nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah akan terus mempercepat hilirisasi di sektor pertanian dan peternakan sebagai strategi utama peningkatan nilai ekonomi di daerah.

Menurut Mentan Amran, hilirisasi ini diarahkan agar tidak berhenti di produksi, tetapi mampu menciptakan nilai tambah yang langsung dirasakan oleh petani dan peternak. Dengan demikian peternak lokal tidak lagi berada di posisi paling lemah dalam rantai pasok, melainkan menjadi bagian dari ekosistem usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Melalui pendekatan tersebut, diharapkan usaha petani dan peternak menjadi lebih berkelanjutan, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan secara nyata.

Dengan sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN, dan pelaku usaha, ekosistem perunggasan nasional diharapkan semakin merata, efisien, dan mampu mendukung ketahanan pangan berbasis protein hewani di seluruh wilayah Indonesia.(Red/nR)

Kementerian Pertanian RI

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Divisi Hukum FPPI Soroti Dugaan Penipuan Perdagangan Berjangka, Laporan Masuk Bareskrim 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Aktivitas Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) kembali menjadi sorotan menyusul adanya laporan dugaan tindak pidana penipuan yang telah diterima Badan Reserse Kriminal...

Hadiri Kirab Merah Putih FMP ke-11, Adityawarman Adil: Perkuat Cinta Tanah Air

HUMPROPUB, JURNALISWARGA.ID - Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menghadiri kegiatan Kirab Merah Putih dalam rangkaian Festival Merah Putih (FMP) ke-11 untuk menyambut...

KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp24,3 Miliar untuk Kepentingan Negara

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmennya dalam memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan negara. Sebanyak dua bidang tanah...

Mentan RI Perkuat Pertanian Modern, Padi Trenggalek Bidik 10 Ton/Ha

TRENGGALEK, JURNALISWARGA.ID — Upaya pemerintah memperkuat produktivitas pertanian dan mendukung percepatan swasembada pangan terus dilakukan melalui penerapan teknologi budidaya modern. Di Kabupaten Trenggalek, Jawa...

KPK Pertahankan WTP 7 Tahun, Perkuat Tata Kelola

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan KPK...

 

ARTIKEL TERKAIT