NEW DELHI, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, Kemlu RI dan India, terus memperkuat diplomasi ekonomi dan kerja sama strategis dengan negara-negara mitra utama. Salah satu langkah penting ditunjukkan dalam pertemuan Joint Commission Meeting (JCM) ke-8 antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dan Menteri Luar Negeri India, Dr. Subrahmanyam Jaishankar, di New Delhi, India, Sabtu (7/6/2026).
Kemlu RI dan India Perkuat Kemitraan Strategis Asia 2026. Pertemuan tingkat tinggi tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan di berbagai sektor strategis, mulai dari perdagangan, investasi, industri, pertahanan, kemaritiman, kesehatan, ketahanan pangan, hingga transformasi digital. JCM ke-8 juga menjadi bagian dari persiapan kunjungan Perdana Menteri India, Narendra Modi, ke Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan India harus terus berkembang menjadi kerja sama yang semakin konkret dan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.
“Kemitraan Indonesia dan India harus menghasilkan kerja sama yang lebih konkret dan saling menguntungkan,” tegas Sugiono.
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas sejumlah agenda prioritas, termasuk percepatan perundingan Preferential Trade Agreement (PTA), pengembangan konektivitas sistem pembayaran digital, kerja sama hilirisasi industri strategis, pendidikan tenaga kesehatan, serta upaya pemulihan cagar budaya Indonesia yang berada di luar negeri.
Sebagai dua negara besar yang memiliki posisi strategis di jalur perdagangan internasional, Indonesia dan India juga sepakat memperkuat konektivitas maritim. Salah satu peluang yang dibahas adalah pengembangan kawasan pelabuhan Sabang yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung arus perdagangan dan logistik kawasan.
Kerja sama tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai perdagangan bilateral yang pada tahun lalu tercatat mencapai sekitar USD 23,16 miliar.
Selain sektor perdagangan dan investasi, kedua negara juga membahas penguatan ketahanan pangan dan energi. India menyampaikan harapannya untuk meningkatkan pasokan pupuk dari Indonesia sebagai bagian dari kerja sama yang saling menguntungkan dalam menjaga stabilitas sektor pertanian.
Di bidang ekonomi digital, kedua negara membuka peluang integrasi sistem pembayaran modern melalui kerja sama antara QRIS Indonesia dan Unified Payment Interface (UPI) India. Inisiatif tersebut dinilai dapat mempermudah transaksi lintas negara sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi digital di kawasan Asia.
Pertemuan juga membahas perkembangan geopolitik regional dan global yang berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi dunia. Indonesia dan India memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik yang damai, terbuka, dan inklusif.
Sebagai dua negara demokrasi terbesar di Asia, Indonesia dan India dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas regional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Hubungan diplomatik Indonesia dan India sendiri telah terjalin sejak tahun 1949. Kedua negara memiliki sejarah panjang sebagai pendiri Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 dan Gerakan Non-Blok tahun 1961. Hubungan strategis tersebut terus berkembang, termasuk melalui keterlibatan Indonesia dalam kelompok ekonomi BRICS sejak tahun 2025.
Langkah diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mendapat respons positif karena dinilai mampu membuka peluang investasi, memperluas pasar ekspor nasional, memperkuat ketahanan ekonomi, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam percaturan global.
Melalui penguatan Kemitraan Strategis Komprehensif dengan India, pemerintah berharap tercipta kerja sama yang semakin produktif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.(Red/nR)
Sumber Informasi:
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia