KENAIKAN BBM ADALAH KEBIJAKAN YANG KELIRU

Oleh : Munjin Sulaeman Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan HMI Cabang Kota Bogor

Pemerintah resmi menaikan harga BBM. Kebijakan tersebut tentulah menjadi kebijakan yang sangat keliru yang di keluarkan oleh pemerintah pada saat ini, yang sudah sangat jelasnya bahwa kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada saat ini belum pulih pasca pandemi, alih-alih pemerintah membantu meringankan beban masyarakat malah menambah beban (sudah jatuh tertimpa tangga).


Dengan dalih bahwa kenaikan BBM tersebut akibat salah sasarannya subsidi yang didapatkan oleh masyarakat, “bahwa subsidi BBM lebih banyak digunakan kelompok ekonomi mampu yakni sebanyak 70%. dinaikkannya harga BBM menjadi pilihan terakhir pemerintah.” Dan “sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan,”

Baca Juga:  Wakapolres Konsel KOMPOL Jupen Simanjuntak, S.H., S.IK., M.H Buka Kegiatan Lat Pra Ops Zebra Anoa 2023


Narasi semacam itu seoalah bualan semata yang di lontarkan oleh pemerintah kepada masyarakat karena pada faktanya di lapangan subsidi apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyarakat banyak yang salah sasaran, atau mungkin sengaja di salah sasarankan? Bahkan pemberian BLT seolah pemerintah memberikan SUAP kepada masyarakat untuk menerima kenaikan BBM atau mungkin segala kebijakan yang akan menyengsarakan masyarakat?

Baca Juga:  Polri Sisir Lokasi Desa Diduga Terisolir Pakai Helikopter Dan Drone


Maka dari itu pemerintah harus semakin kembali turun kemasyarakat tetapi bukan hanya untuk berfoto semata tetapi benar-benar mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan teriakan masyarakat. Pemerintah harus kembali menata dan menyiapkan skala prioritas untuk masyarakatnya jangan sampai pemerintah selalu salah mengambil kebijakan terutama untuk skala prioritas masyarakat.
Jadi sudah jelas pemerintah harus mencabut kembali kebijakan kenaikan BBM yang tentunya kebijakan yang sangat keliru pada saat ini. Dan jangan suap masyarakat untuk menerima kebijakan yang menyengsarakan.

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT