DPRD Kota Bogor Sahkan Raperda Rumah Susun, Solusi Hunian Layak di Tengah Keterbatasan Lahan 2026

BOGOR (JURNALISWARGA.ID) – Pemerintah dan legislatif di Kota Bogor terus menunjukkan komitmen dalam menghadirkan solusi konkret bagi kebutuhan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Rumah Susun dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Rabu (15/4/2026).

Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, sekaligus membuka akses hunian layak bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, menegaskan bahwa pengesahan Raperda ini merupakan tonggak penting dalam arah pembangunan Kota Bogor ke depan.

“Penetapan ini menjadi langkah nyata dalam mendorong pembangunan hunian vertikal yang terencana, terjangkau, dan berkeadilan. Ini adalah komitmen legislatif untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi perumahan,” ujarnya.

Baca Juga:  Bupati Bogor Tandatangani Komitmen Strategis Percepatan Pembangunan Bersama Kodam III/Siliwangi

Dorong Pembangunan Vertikal yang Berkeadilan

Raperda Rumah Susun ini dirancang sebagai payung hukum yang kuat bagi pengembangan hunian vertikal yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek tata kelola, kenyamanan, dan keberlanjutan.

Melalui regulasi ini, DPRD Kota Bogor ingin memastikan bahwa setiap pembangunan rumah susun ke depan mampu memberikan kepastian hukum bagi penghuni serta menciptakan lingkungan hunian yang sehat dan manusiawi.

“Bukan hanya bangunan, tetapi bagaimana hunian itu nyaman, berkelanjutan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” tambah Karnain.

Perkuat Kolaborasi dan Investasi

Selain memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, kehadiran Raperda ini juga diharapkan mampu mendorong iklim investasi yang lebih kondusif di sektor perumahan. Dengan adanya kepastian hukum, para pengembang akan lebih percaya diri untuk berinvestasi dalam pembangunan hunian vertikal di Kota Bogor.

Baca Juga:  RSKIA Sawojajar Kota Bogor Ucapkan Dirgahayu RS Melania ke-16

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan kawasan permukiman yang tertata, sehat, dan berkelanjutan.

Wujud Nyata Pemerintah Hadir untuk Rakyat

Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD terus berupaya menghadirkan kebijakan yang solutif dan berpihak kepada masyarakat. Penataan kawasan padat penduduk melalui konsep hunian vertikal menjadi bagian dari visi besar menjadikan Kota Bogor sebagai kota modern yang nyaman, tertib, dan berkelanjutan.

Dengan disahkannya Raperda ini, diharapkan masyarakat Kota Bogor dapat merasakan langsung manfaat kebijakan pemerintah dalam penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas di masa depan.(Red/nR)

Rekomendasi Produk Shopee
Mesin Vacuum Sealer MakananLihat di Shopee

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Borneo DECAFEST 2026, Kalteng dan BI Perkuat Digitalisasi Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah digitalisasi daerah melalui sinergi bersama Bank Indonesia. Komitmen strategis tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan Borneo DECAFEST 2026 di Palangka Raya.Kerja sama erat antara Pemprov Kalteng dan Bank Indonesia ini ditujukan un

Borneo DECAFEST 2026: Pemprov Kalteng dan BI Perkuat Digitalisasi Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat komitmennya dalam memperluas digitalisasi daerah melalui sinergi strategis bersama Bank Indonesia. Kolaborasi tersebut menjadi fokus utama dalam perhelatan Borneo DECAFEST 2026 yang diselenggarakan di Palangka Raya.Langkah penguatan digitalisasi

Borneo DECAFEST 2026: Pemprov Kalteng dan BI Perkuat Digitalisasi Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat digitalisasi daerah melalui sinergi bersama Bank Indonesia dalam ajang Borneo DECAFEST 2026 di Palangka Raya.Komitmen penguatan digitalisasi tersebut disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Si

Borneo DECAFEST 2026: Pemprov Kalteng dan BI Perkuat Digitalisasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat digitalisasi daerah melalui sinergi bersama Bank Indonesia dalam rangkaian kegiatan Borneo DECAFEST 2026 yang digelar di Palangka Raya.Komitmen penguatan transformasi digital di daerah ini disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pe

Festival Literasi Toraja Utara 2026, Bupati Ajak Bangun Budaya Baca

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menyelenggarakan agenda Festival Literasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2026 pada Jumat, 13 November 2026. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam menggalakkan kembali minat baca masyarakat di seluruh penjuru daerah.Dalam kesempatan tersebut, Bupati Toraja Utar

 

ARTIKEL TERKAIT