Perkuat Kompetensi, BPSDM Kemendagri Gelar Diklat Fungsional Jenjang Muda bagi Polisi Pamong Praja

Bogor, (JW) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membekali para pejabat fungsional Polisi Pamong Praja untuk menghadapi uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Jenjang Muda bagi Polisi Pamong Praja yang berlangsung di Wisma Tenang Kemendagri, Kabupaten Bogor, Senin (13/2/2023).

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Anggar Pramudiani Widyaningtyas yang mewakili Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menjelaskan, kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja Fungsional Polisi Pamong Praja. Hal ini terutama dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah maupun penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Baca Juga:  <em>Seorang Pria Menjadi Korban Dalam Kebakaran di Lapak Barang Bekas Yang Terjadi di Gunung Sindur Bogor</em>

Selain itu, Diklat ini juga untuk membekali para pejabat fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama yang akan menghadapi uji kompetensi kenaikan jenjang satu tingkat lebih tinggi. Dengan begitu, mereka dapat semakin percaya diri menghadapi seluruh rangkaian uji kompetensi, sehingga memperoleh hasil yang optimal.

Diklat ini juga merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja.

Menurutnya, Polisi Pamong Praja berperan penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu memelihara ketenteraman, ketertiban umum, dan memberikan pelindungan masyarakat. Karena itu, upaya meningkatkan kompetensi dibutuhkan terlebih pada 2024 akan berlangsung Pemilu dan Pilkada Serentak. Dengan demikian, mereka dapat semakin berperan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta memberikan pelindungan kepada masyarakat pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tersebut.

Baca Juga:  Pelatihan Barista Asmara: Bentuk Kontribusi LPK Bakti Taruna untuk Masyarakat 2024

Di lain sisi, dirinya mengapresiasi peserta Diklat atas antusiasmenya mengikuti kegiatan tersebut. Anggar menekankan bahwa kurikulum materi Diklat dapat menyesuaikan dengan kebutuhan inovasi pemerintah, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Anggar berharap, melalui Diklat ini para peserta nantinya dapat memberikan dorongan inovasi kepada pemerintah daerah (Pemda) agar bisa lebih inovatif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Puspen Kemendagri

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT