Bogor, Jurnaliswarga.id – Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Kali ini, Aliansi Jurnalis Warga Indonesia (AJWI) Kabupaten Bogor melayangkan kekecewaan mendalam atas sikap acuh Pemkab Bogor yang tidak mengirimkan satu pun perwakilan dalam acara Diskusi Publik dan Halal Bihalal yang diselenggarakan AJWI, di Graha Wartawan Kabupaten Bogor Jalan Tegar beriman Cibinong Kamis (1/5/25).
Padahal, AJWI telah menempuh mekanisme formal dengan mengirimkan surat resmi kepada Bupati Kabupaten Bogor, memohon kesediaannya untuk membuka acara dan memberikan sambutan. Tak hanya itu, AJWI bahkan menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Daerah agar berkenan menjadi narasumber. Sayangnya, kedua permohonan tersebut diabaikan begitu saja tanpa kejelasan maupun alasan resmi.
“Ini sangat kami sesalkan. Pemerintah seakan pilih kasih. Dalam banyak acara organisasi lain, pejabat daerah justru hadir atau minimal mengutus perwakilan. Tapi kepada AJWI, yang justru mendorong partisipasi dan keterbukaan informasi, mereka absen total,” ujar sekretaris AJWI Andi Syatir, Jumat (2/5/25).
Ketidakhadiran tanpa alasan ini dinilai mencederai semangat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, serta mencerminkan inkonsistensi sikap Pemkab Bogor terhadap semangat demokrasi partisipatif. Lebih dari itu, sikap ini dinilai bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 3 huruf c dan e yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat serta partisipasi dalam perumusan kebijakan publik.
Selain itu, tindakan Pemkab juga bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengamanatkan agar penyelenggara negara bersikap responsif, transparan, dan akuntabel dalam menjalin hubungan dengan masyarakat.
“AJWI adalah bagian dari elemen masyarakat sipil yang sah dan legal. Kami punya hak untuk mendapat perhatian dan kerja sama yang sama seperti organisasi lainnya. Ketidakhadiran mereka adalah contoh buruk dalam membangun komunikasi dengan warga,” tegas Andi.
Dikesempatan yang sama Ketua Dewan Pimpinan Cabang Aliansi jurnalis warga Indonesia (AJWI) Kabupaten Bogor Nimbrod Rungga sangat menyayangkan sikap pemerintah yang absen tanpa adanya satupun yang bisa didelegasikan untuk hadir di tengah masyarakat yang tengah membantu pemerintah dalam perannya memanfaatkan komunikasi melalui media sosial yang sudah marak penggunaannya di tengah masyarakat.
“Saya selaku ketua AJWI sangat menyayangkan sikap acuh pemkab Bogor terhadap masyarakatnya yang berupaya menghadirkan persatuan dlm sebuah kegiatan diskusi bersama”ujar pimred nasional media group Ajwi
“Semua prosedure administrasi kami tempuh dengan bersurat dengan harapan ada perwakilan pemerintah, namu saat di konfirmasi ke pak sekda dengan jawaban bahwa pak kadis Kominfo yang akan hadir, namun kami hubungi pak kadiskominfo melalui pesan wastapp dan telp langsung namun tidak ada tanggapan sama sekali hingga acara selesai, jadi sangat kecewa dengan sikap seperti ini.” Ucap sekretaris lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Kabupaten Bogor
Ini Momentum yg sangat bagus pemerintah hadir di tengah masyarakat menyampaikan agenda program kerja atau pesan-pesan persatuan, apalagi yang hadir para ketua organisasi yang tentu punya basis massa, pemerintah tanpa harus mengeluarkan anggaran besar dalan mensosialisasikan program kerjanya ditengah efisiensi anggaran, kenapa kesempatan ini tidak digunakan pemerintah?
Sementara itu Ketua Umum DPP Ajwi Neneng A Tuty merespon sikap pemkab Bogor yang dinilai tidak serius bekerjasama dengan organisasi.
“Saya menilai pemkab Bogor tidak serius bekerjasama dengan organisasi. Ini bertentangan dengan UU ormas. Dimana perlunya kerjasama yang harmonis antara organisasi dan pemerintah agar cita cita bersama mencerdaskan bangsa dapat terwujud.”ucapnya
Mantan calon walikota Bogor Rena Da Frina dalam memulai kariernya dari lurah, camat hingga kadis PUPR Kota Bogor hadir sebagai narasumber, Ajwi sangat menilai sosok figur narasumber dalam diskusi publik yang digelar AJWI Kabupaten Bogor sangat pas karena latar belakang sebagai birokrat sangat paham bagaimana peran media sosial memiliki dampak yang positif dalam pembangunan sehingga disayangkan kalau pemkab Bogor tidak memperhatikan kegiatan seperti ini apalagi sama sekali tidak hadir.
Rena menilai peran media sosial sangat berpengaruh besar dalam pembangunan apalagi di tengah perkembangan teknologi semua orang terhubung dengan teknologi internet sehingga penggunaan media sosial sangat masif di masyarakat sehingga sangat baik dalam mensosialisasikan program pemerintah.
Rena dalam paparannya menekankan agar pemerintah jangan alergi dengan kritik dan saran yang di layangkan masyarakat melalui media sosial, yang paling penting bagaimana pemerintah memberikan edukasi agar masyarakat menggunakan media sosial benar dan tepat sasaran sehingga tidak terjerumus pada hukum karena kurang paham. Namun disayangkan pemerintah tidak hadir ditengah masyarakat.
AJWI berharap ke depan Pemerintah Kabupaten Bogor dapat bersikap lebih terbuka dan adil terhadap seluruh elemen masyarakat. Sebab tanpa komunikasi yang baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terus terkikis
Nantikan agenda kami selanjutnya…
Kegiatan diskusi ini di hadiri oleh Narasumber Rena Da Frina, Ketua UMum DPP AJWI dan Pengurus, Perwakilan Polres Bogor (Humas Polres Bogor), Pengurus DPC Ajwi Kabupaten Bogor, Ketua PWI kabupaten Bogor, Ketua LVRI Markas Cabang Bogor dan pengurusnya, Ketua BPI KPNPA RI, Ketua Asosiasi pendeta Indonesia kabupaten Bogor, Pengurus Timur Indonesia Bersatu, Pengurus Perhimpunan masyarakat Toraja Indonesia Kabupaten Bogor, Ketua AIPBR, Ketua LSM Pakuan Pajajaran, Ketua LSM GMBI Distrik Bogor, Gusdurian, Mahasiswa Ubsi, para pelajar Siswa SMKN Gn.Putri, pegiat media sosial, Teman2 wartawan, dll. (Tim Media Ajwi)
