Konflik Agraria Masyarakat Adat dan PT HIM, Libatkan Tokoh Masyarakat, Adat, dan Lintas Agama sebagai Fasilitator (Oleh: Hi. Rycko Menoza SZP, SE., SH., MBA)

Keterangan foto: Hi. Rycko Menoza SZP, SE., SH., MBA

JURNALISWARGA.ID, KONFLIK Agraria antara Masyarakat Adat 5 (lima) Keturunan Bandardewa dengan PT Huma Indah Mekar (HIM) telah menelan korban luka berat dikepala salah satu warga masyarakat lima keturunan yang juga ketua PAC Pemuda Pancasila (PP) Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat, Provinsi Lampung setelah bentrok fisik dengan Satpam PT HIM.

Dampak dari peristiwa tersebut, tentu menimbulkan penderitaan bagi Satpam pelaku penganiaya Sabirin dan pelaku pengerusakan kebun karet PT HIM yang kini kabarnya telah menjadi tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib. Tidak hanya para pelaku yang menderita, anak dari istri mereka menjadi kehilangan tulang punggung keluarga.

Mungkin ini harus menjadi antisipasi dini yang dilakukan pemerintah daerah, baik melalui tokoh-tokoh Agama, Adat, Masyarakat dan Lintas lainnya.

Baca Juga:  Presiden Tekankan Pentingnya Hilirisasi dan Industrialisasi Kelapa Sawit

Apakah disana sudah ada forum-forum seperti daerah lainnya seperti FKUB, MPAL, dll. Inilah yang menjadi fasilitator maupun corong pemerintah dengan masyarakat, jika terjadi isu macam-macam persoalan yang ada dilapisan masyarakat.

Karena itulah, setiap daerah dialokasikan anggaran untuk pembinaan rutin untuk forum-forum tersebut, termasuk sebagai pembinaannya dari TNI/Polri, dalam hal ini Kodim/Polres.

Ini pun menjadi bagian dari pembangunan masyarakat dalam bidang sumber daya manusia (SDM), selain dari pada fisik yang juga menjadi tanggung jawab Kepala Daerah.

Keberhasilan suatu daerah tidak cukup dengan membangun sarana prasarana saja, namun tanpa melihat bagaimana kehidupan bermasyarakat serta seberapa besar manfaatnya dari keberadaan perusahaan setempat terhadap masyarakat pula.

Untuk itu, berikut adalah beberapa pandangan saya terhadap penyelesaian persoalan ini :

Pertama, Libatkan tokoh-tokoh Masyarakat, Adat, dan tokoh-tokoh Lintas Agama (FKUB, MPAL) untuk menjadi fasilitator yang pembinanya dari unsur TNI Polri, Kejaksaan dan Pemda setempat untuk menyelesaikan issue dan masalah yang krusial ditengah masyarakat.

Baca Juga:  Cegah Konflik Berlarut, Yantoni ke Tim Gugas Tubaba: Apakah Rekom DPRD Sudah Ditindaklanjuti?

Kedua, Perlunya pembinaan secara rutin melalui forum-forum tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas SDM masyarakat, kesadaran hukum untuk menjaga Kamtibmas yang diprogramkan dalam APBD, selain pembangunan infrastruktur di daerah.

Kemudian, Melakukan antisipasi dini dan cepat tanggap terhadap untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan berpotensi menimbulkan kerusuhan.

Terakhir, Segera selesaikan dengan mencari akar penyebab-penyebab masalah dan solusi penyelesaiannya secara arif dan bijaksana melalui pendekatan musyawarah untuk mufakat (damai) sehingga masalahnya dapat selesai dan tuntas. (*)

*Penulis:
Ketua MPW Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Lampung

Mantan Bupati Lampung Selatan

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Pemprov Kalteng dan BI Perkuat Digitalisasi di Borneo DECAFEST 2026

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat komitmen perluasan digitalisasi daerah melalui sinergi bersama Bank Indonesia. Komitmen tersebut menjadi fokus penting yang diangkat dalam perhelatan Borneo DECAFEST 2026 yang berlangsung di Palangka Raya.Penegasan mengenai pen

Borneo DECAFEST 2026, Pemprov Kalteng Perkuat Digitalisasi dengan BI

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat komitmen digitalisasi daerah melalui sinergi strategis bersama Bank Indonesia. Kolaborasi tersebut mengemuka dalam momentum perhelatan Borneo DECAFEST 2026 yang digelar di Palangka Raya pada Sabtu, 14 November 2026.Penguatan ekos

Borneo DECAFEST 2026, Pemprov Kalteng dan BI Perkuat Digitalisasi Daerah

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah digitalisasi daerah melalui jalinan sinergi yang solid bersama Bank Indonesia. Penguatan komitmen bersama tersebut menjadi salah satu fokus utama yang mengemuka dalam agenda Borneo DECAFEST 2026 di Palangka Raya.Komitmen

Pemprov Kalteng dan BI Perkuat Digitalisasi di Borneo DECAFEST 2026

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat implementasi dan integrasi digitalisasi daerah melalui penguatan kolaborasi dan sinergi bersama Bank Indonesia pada ajang Borneo DECAFEST 2026.Komitmen bersama tersebut disampaikan langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan di Palangka R

Borneo DECAFEST 2026, Pemprov Kalteng dan BI Perkuat Digitalisasi Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat digitalisasi di wilayah setempat melalui kolaborasi terarah bersama Bank Indonesia. Langkah penguatan ekosistem digital tersebut menjadi salah satu agenda penting yang mengemuka dalam perhelatan Borneo DECAFEST 2026

 

ARTIKEL TERKAIT