MENJAGA JARAK DENGAN PENGUASA

(Catatan untuk Ormas) Penulis : M Rizal Aris, Mahasiswa S2 Filsafat Jakarta

JURNALISWARGA.ID, BOGOR Idealnya ormas khususnya ormas keagamaan harus berfungsi sebagai (Social control) pengawasan masyarakat atau moral force terhadap penguasa atau pemerintah. Karena penguasa itu punya kecenderungan untuk melakukan korupsi dan menyalahgunakan wewenang untuk segala kepentingan.

Disitulah fungsi utama ormas sebagai wadah kontrol yang berbasis masyarakat atas segala kebijakan dan aturan pemerintah. Ormas harus memastikan pemerintah berjalan sesuai relnya (on the track) yakni sebagai birokrasi yang profesional dan petugas yang melayani masyarakat. Bukan sebaliknya ormas patron yang selalu setuju dan menjadi “stempel” nya pemerintah. Lebih parah lagi jangan sampai ada istilah ormas tukang “pukul” atau centengnnya pemerintah.

Kritis atas aturan dan kebijakan pemerintah adalah bentuk jihad ormas, terutama kritis atas kebijakan yang tidak berfihak pada masyarakat, seperti pemerintah yang gagal menyediakan kebutuhan pangan (minyak goreng), kritis pada pemerintah yang arogan, kritis adanya Nepotisme, Kolusi pejabat yang berpotensi korup dll.

Baca Juga:  Polres Palopo Melakukan Konferensi Pers Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM Jenis Solar Yang Di Subsidi Pemerintah

Kritisnya ormas harus juga berbasis data sehingga bisa ikut memberikan solusi atau usulan atas situasi yang timpang (kritis konstruktif). Soal menghormati penguasa yang sah itu harus tetapi soal tetap tegak(istiqomah) menjaga untuk tetap kritis tidak boleh kendor.

Berbicara ormas dan kasus korupsi pemerintah kabupaten Bogor yang baru saja terjadi adalah sebuah ibrah atau pelajaran agar kejadian serupa tidak boleh terulang kembali. Sebagai mana kita ketahui kasus korupsi ini tidak terlalu mengejutkan, terutama kalangan media dan pengamat independen.

Adalah Bupati kabupaten Bogor Ade Yasin (Kamis,28/4/ 2022) bersama pejabat ASN pemkab Bogor tertangkap tangan rabo dinihari dengan dugaan suap. Ade Yasin adalah adik dari Rachmat Yasin bupati sebelumnya yang juga terlibat korupsi dan menjadi terpidana suap sebesar Rp 4,5 milliar dalam kasus tukar-menukar kawasan hutan PT Bukit Jonggol Asri (BJA) tahun 2014, dan perkara gratifikasi ini untuk kepentingan pemilihan bupati dan wakil bupati Bogor tahun 2013 dan pemilu 2014.

Baca Juga:  ASN Yang Di Tentarakan!

Dari kasus ini, ormas dikabupaten Bogor bisa belajar bagaimana bisa independen dalam berpijak. Jangan sampai bikin acara atau agenda harus selalu minta “restu” pendopo, sehingga fungsi kontrolnya sebagai ormas hilang.

Semua diskursus ormas-pemerintah ini muaranya adalah bagaimana kita semua warga Bogor mengharapkan kasus-kasus korupsi di kabupaten Bogor tidak terus terulang dan Bogor benar-benar menjadi kawasan kota yang sejahtera tegak beriman.

# Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aliansi Jurnalis Warga Indonesia (DPC AJWI) Kab.Bogor dan ketua JQH NU kabupaten Bogor, Pengasuh Pondok Pesantren Nanggerang

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT