Pemerintah akan Evaluasi Pemberian Bebas Visa Kunjungan bagi 159 Negara

Jakarta, Jurnaliswarga.id – Pemerintah memutuskan akan melakukan evaluasi selama satu bulan ke depan terhadap kebijakan bebas visa kunjungan untuk 159 negara. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa, 1 Agustus 2023, di Istana Merdeka, Jakarta.

“Rapat internal tadi memutuskan dalam satu bulan ke depan akan melakukan evaluasi negara-negara mana yang akan dimasukkan pada bebas visa kunjungan,” ujar Sandiaga dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Sandiaga menyebut bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi untuk mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Hal tersebut tetap dilakukan meskipun target pariwisata Indonesia telah melampui proyeksi batas atas.

Baca Juga:  Bupati Kolaka Amri Serahkan Rancangan KUA-PPAS 2026 di DPRD

“Dulu kita ada bebas visa kunjungan untuk 159 negara ditambah 10 negara ASEAN. Ini nanti akan dievaluasi berbasis tiga hal, yaitu _reciprocity_ (timbal balik), kebermanfaatan, dan keamanan,” ungkap Sandiaga.

Pemerintah akan Evaluasi Pemberian Bebas Visa Kunjungan bagi 159 Negara

Sandiaga juga menjelaskan bahwa nantinya wisatawan yang ditargetkan adalah wisatawan yang berkualitas dengan lama kunjungan di atas 7 hari. Selain itu, jumlah biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan targetnya adalah lebih dari USD1.000 per wisatawan.

Sedangkan terkait kebijakan Golden Visa, Sandi mengatakan bahwa saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap finalisasi. “PP-nya akan difinalisasi dan segera akan difinalkan nanti setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden,” ucap Sandiaga.

Baca Juga:  Seorang Balita Maninggal Dunia Usai Tenggelam di Kolam Renang Sedalam 2 meter

Sandiaga pun mengungkapkan bahwa pemerintah akan berhati-hati dalam melakukan evaluasi tersebut. Pemerintah ingin wisatawan yang datang ke Indonesia adalah wisatawan yang berkualitas dan dapat memberikan dampak yang tinggi terhadap perekonomian nasional.

“Juga kita pastikan lapangan usaha terbuka, ekonomi bergerak, dan tentunya jumlah lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif makin meningkat,” tandasnya.(Nr)

Sumber:
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Kegaduhan Dampak Upah Pungut: Jangan Salahkan Instrumennya, Tindak Oknumnya 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Polemik insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah atau upah pungut kembali menjadi perhatian publik, kegaduhan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan...

Prof. Henry Soroti Pembatasan Rekening Aktivis Pati 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID  — Guru Besar hukum pidana Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. menyoroti polemik penundaan transaksi rekening Bank Mandiri milik Supriyono alias Botok,...

Menanti Transparansi KPK: Mengapa Pengumuman Tersangka OTT Pemkab Bogor Sengaja Ditunda?

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Gelombang desakan publik terus mengalir deras menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membuka tabir di balik Operasi Tangkap Tangan (OTT)...

Ketua Umum DPP FPPI Kawal Hak Ganti Rugi Lahan Warga Kutai Timur 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) mengambil langkah aktif mendampingi kelompok tani dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, dalam memperjuangkan hak ganti rugi...

Perumda Tirta Kahuripan Perkuat Layanan Digital MyKahuripan 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID — Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor terus meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan melalui transformasi digital. Aplikasi MyKahuripan kini memasuki tahap pre-launching...

 

ARTIKEL TERKAIT