BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Upaya Pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat tata kelola pemerintahan melalui koordinasi strategis bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat sipil. Salah satunya datang dari BPI KPNPA RI Bogor Raya yang menilai langkah tersebut sebagai sinyal positif dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas. Pemkab Bogor Gandeng KPK, BPI KPNPA RI Ingatkan Pengawasan Anggaran Tak Boleh Lemah.
Dalam opini resminya tertanggal 13 Mei 2026, Ketua BPI KPNPA RI Bogor Raya menegaskan bahwa rapat koordinasi antara Pemkab Bogor dan KPK tidak boleh berhenti pada tataran seremoni semata. Menurutnya, sinergi tersebut harus diwujudkan melalui langkah konkret yang menyentuh langsung sistem pengelolaan anggaran daerah.
“Kolaborasi dengan KPK harus menjadi benteng pengawasan agar setiap rupiah APBD Kabupaten Bogor benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegas Ketua BPI KPNPA RI Bogor Raya dalam keterangannya.
BPI KPNPA RI Bogor Raya menilai, penguatan sistem pengawasan menjadi sangat penting mengingat Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah strategis penyangga ibu kota dengan kapasitas anggaran pembangunan yang besar. Oleh karena itu, pengelolaan sektor kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel guna mencegah potensi penyimpangan anggaran.
Selain itu, organisasi pengawas independen tersebut menyoroti pentingnya penguatan sistem digital pemerintahan seperti e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi. Langkah tersebut dinilai mampu mempersempit ruang penyalahgunaan kewenangan sekaligus meningkatkan keterbukaan informasi publik.
BPI KPNPA RI Bogor Raya juga menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis sekaligus pengawas independen dalam mengawal jalannya pemerintahan di Kabupaten Bogor.
Dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi, menurut mereka, harus dibarengi dengan pengawasan aktif dari masyarakat agar cita-cita menuju pemerintahan yang bersih benar-benar terwujud.
Menurut pandangan mereka, visi besar Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai apabila pembangunan nasional ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang sehat, bersih, dan bebas dari praktik korupsi.
Pemerintah daerah pun diharapkan mampu menjadi contoh dalam menciptakan budaya birokrasi yang profesional dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Momentum koordinasi antara Pemkab Bogor dan KPK ini diharapkan menjadi titik balik bagi penguatan integritas birokrasi di Kabupaten Bogor, sekaligus mempertegas komitmen daerah dalam mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan. (Red/nR)