Pemkab Bogor Gandeng KPK, BPI KPNPA RI Ingatkan Pengawasan Anggaran Tak Boleh Lemah 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Upaya Pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat tata kelola pemerintahan melalui koordinasi strategis bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat sipil. Salah satunya datang dari BPI KPNPA RI Bogor Raya yang menilai langkah tersebut sebagai sinyal positif dalam membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas. Pemkab Bogor Gandeng KPK, BPI KPNPA RI Ingatkan Pengawasan Anggaran Tak Boleh Lemah.

Dalam opini resminya tertanggal 13 Mei 2026, Ketua BPI KPNPA RI Bogor Raya menegaskan bahwa rapat koordinasi antara Pemkab Bogor dan KPK tidak boleh berhenti pada tataran seremoni semata. Menurutnya, sinergi tersebut harus diwujudkan melalui langkah konkret yang menyentuh langsung sistem pengelolaan anggaran daerah.

“Kolaborasi dengan KPK harus menjadi benteng pengawasan agar setiap rupiah APBD Kabupaten Bogor benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegas Ketua BPI KPNPA RI Bogor Raya dalam keterangannya.

Baca Juga:  Tutup Masa Sidang Kesatu 2023 Berikut Laporan Pimpinan DPRD Kota Bogor

BPI KPNPA RI Bogor Raya menilai, penguatan sistem pengawasan menjadi sangat penting mengingat Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah strategis penyangga ibu kota dengan kapasitas anggaran pembangunan yang besar. Oleh karena itu, pengelolaan sektor kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel guna mencegah potensi penyimpangan anggaran.

Selain itu, organisasi pengawas independen tersebut menyoroti pentingnya penguatan sistem digital pemerintahan seperti e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi. Langkah tersebut dinilai mampu mempersempit ruang penyalahgunaan kewenangan sekaligus meningkatkan keterbukaan informasi publik.

BPI KPNPA RI Bogor Raya juga menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis sekaligus pengawas independen dalam mengawal jalannya pemerintahan di Kabupaten Bogor.

Baca Juga:  Kajari Lingga Diguyur Proyek Abaikan Penanganan Kasus Korupsi Bonsai Kepri , Jaksa Agung Omon - Omon Bae

Dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi, menurut mereka, harus dibarengi dengan pengawasan aktif dari masyarakat agar cita-cita menuju pemerintahan yang bersih benar-benar terwujud.

Menurut pandangan mereka, visi besar Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai apabila pembangunan nasional ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang sehat, bersih, dan bebas dari praktik korupsi.

Pemerintah daerah pun diharapkan mampu menjadi contoh dalam menciptakan budaya birokrasi yang profesional dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Momentum koordinasi antara Pemkab Bogor dan KPK ini diharapkan menjadi titik balik bagi penguatan integritas birokrasi di Kabupaten Bogor, sekaligus mempertegas komitmen daerah dalam mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan. (Red/nR)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT