Proses Lelang Pekerjaan Fisik di Kabupaten Bogor Diduga Telah Diatur Pemenangnya

BOGOR – Pemenang lelang pekerjaan proyek instansi Pemerintah dengan anggaran APBD Kabupaten Bogor di Unit Layanan Pengadaan (ULP) diduga ‘sudah diatur’. Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Pembina Aliansi Insan Pers Bogor Raya (AIPBR), Andri setelah menerima pengaduan dan keluhan dari Anggota sebuah Asosiasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Bogor, Senin (15/8/2022).

“Mereka mengeluhkan bahwa pemenang lelang proyek pembangunan fisik diduga pemenangnya sudah diatur atau ditentukan sejak sebelum proses lelang dimulai. Dugaan mereka beralasan karena dari fakta pemenang lelang hanya orang itu-itu saja,” terang Andri kepada media

“Ini memang aneh, pemenang lelang kok dia lagi dia lagi seperti tidak ada lagi pengusaha lain di Kabupaten Bogor ini, walaupun bendera perusahaan tidak sama tapi orang nya sama itu itu saja. Modus dengan menggunakan perusahaan dari luar daerah, mereka lupa bahwa selain memiliki kalkulasi tingkat tinggi, anggota asosiasi juga memiliki perhitungan akan situasi dan kondisi di ULP, sehingga mereka dapat menarik kesimpulan, namun mereka bingung kemana harus mengeluh dan mengadukannya,” jelas Andri.

Baca Juga:  Wujud Kepedulian TNI, Pangdam Hasanuddin Serahkan Puluhan Hewan Kurban untuk Masyarakat

Masih menurut Andri, pengusaha kecil yang mencoba mengadu nasib di ULP Kab Bogor tidak akan berdaya dan hanya membuang waktu menjadi penonton lelang, karena mereka tidak akan dapat berbuat banyak untuk merasakan program pemerataan pembangunan termasuk pembangunan SDM Asosiasi dan pengusaha kecil menengah walaupun sudah bernaung di Asosiasi.

“Kita bisa lihat dengan kasat mata, pemenang lelang didominasi perusahaan milik para Politisi. Namun demikian memang sulit untuk mencari pembuktiannya, hanya melalui proses audit pihak berwajib yang dapat menelusuri prosesnya hingga akan tampak adanya pengaturan atau skenario tersebut,” imbuhnya.

Diakuinya, ada juga pemenang lelang murni, namun jumlahnya relatif sedikit, itupun nilainya dibawah 500 juta rupiah dengan peserta lelang yang relatif sedikit, bisa dihitung jari,” lanjut Andri.

Andri berharap Tim Saber Pungli Polda Jabar dan Kejaksaan Agung untuk turun ke Kabupaten Bogor, “Saya berharap Tim Saber Pungli Polda Jabar dan Kejaksaan Agung untuk turun ke Kabupaten Bogor guna menindaklanjuti adanya dugaan permainan proyek yang terjadi di Bumi Tegar Beriman yang diduga telah melanggar Perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.

Baca Juga:  Pererat Silaturahmi, Kapolres Toraja Utara Ngopi Bareng Ketua KNPI Toraja Utara

Menurut Andri, hal tersebut hanya memperkaya pihak tertentu dan sebaliknya sangat merugikan masyarakat Kabupaten Bogor, bukan hanya pengusaha kecil menengah, melainkan akan berpengaruh pada kualitas barang yang dilelang yang pada akhirnya merugikan masyarakat Kabupaten Bogor selalu pengguna barang dan pembayar pajak.

“Masyarakat luas termasuk awak media, LSM dan siapapun dapat memulai mengamati melalui akses layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang telah disediakan pemerintah pusat untuk Kabupaten Bogor yaitu melalui situs ‘lpse.bogorkab.go.id’, dan di sana kita dapat mengetahui berbagai informasi terkait tender, mulai dari Nama Paket Pengadaan Barang, nilai paket, waktu pendaftaran lelang, termasuk proyek Penunjukan Langsung, hingga para pemenangnta untuk kemudian dicari tahu siapa dibalik perusahaan tersebut,” pungkasnya.

(Red)

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT