Sampah Jakarta Mengerikan, DPRD DKI Josephine Dorong Warga Kelola Sampah

Jakarta, Jurnaliswarga.Id – Anggota DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak kembali menggelar sosialisasi peraturan daerah Perda no. 4 Tahun 2019 perubahan atas Perda nomor 3 tentang tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.

Josephine, Komisi C dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengatakan, sampah di Jakarta saat ini sangat mengerikan. Apalagi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sangat berambisi agar kota Jakarta terbebas dari tumpukan sampah yang menggunung.

“Pak gubernur peduli benar dengan sampah, harus ada perubahan. Karena sampah mengerikan,” ucap Josephine kepada warga Jakarta Timur dalam acara Peningkatkan Fungsi Pengawasan (PFP) DPRD Terhadap Produk Hukum Daerah, Senin (19/5/2025).

Dia menyatakan jika sampah tidak diangkut petugas sampah setiap hari, pasti menuai banyak persoalan.

Ia menginginkan kepada seluruh warga agar bersama-sama mengelola sampah dengan aktif memfungsikan dengan baik dari bank Sampah.

Baca Juga:  Rahmad Sukendar Nilai Fonda Tangguh Layak Masuk Tim Reformasi Kepolisian

“Sampah kita banyak, sehari nggak diangkat pasti banyak. Disini sudah ada bank sampah?” cetusnya.

Anggota Dewan yang berkecimpung di dunia aktivis ini mengungkapkan, Jakarta menjadi penghasil sampah terbesar dalam setiap harinya. Saat ini, jumlah tersebut meningkat menjadi 8.000 ton perhari.

“Satu hari jumlah sampah di Jakarta ada sekitar 7 ribu ampe 8 ribu ton,” pungkasnya.

Acara Peningkatkan Fungsi Pengawasan (PFP) DPRD Terhadap Produk Hukum Daerah, tentang sampah ini dilaksanakan di dua lokasi, Rawamangun dan Cakung. Dengan narasumber yang kompeten dibidangnya, yakni Aditia Prayogo, Achmad Hafiz Alatas, Ery Sandra Amelia.

Aditia memaparkan jangan buang sampah sembarangan bisa kena denda, dan akan merugikan generasi selanjutnya.

“Jangan sampai anak kita jadi efek sampah karena buang sampah sembarangan,” jelasnya.

Ia mengingatkan dalam satu tahun kita menyumbang 11 juta ton sampah di jakarta.

Baca Juga:  Presiden Prabowo Tegaskan RI-Singapura Jaga Perdamaian Selat Malaka 2026

“Kita pemda itu menghabiskan 2,4 Triliun untuk pembuangan sampah sebanyak 11 juta ton, jika kita bisa memilah sampah menjadi 8 ton, tentu banyak anggaran yang dapat dipergunakan untuk yang lain,” jelasnya.

Achmad Hafiz Alatas juga mengungkapkan banyak cara agar warga yang membandel membuang sampah menjadi jera. Perlu adanya kerjasama dan komunikasi dua arah dari masyarakat agar sampah teratasi dengan maksimal.

“Bisa dilaporkan di aplikasi Zaki, kalau pelanggaran Perda nanti ada satpol PP yang datang, jika yang melanggar undang-undang baru polisi yang datang,” imbuhnya.

Sementara Ery Sandra Amelia menjabarkan sangat penting kedisiplinan dari masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Ia menceritakan pengalamannya kala tinggal di negara Jepang. Ia pernah didatangi polisi terkait sampah.

“Saya didatangi polisi Jepang, karena saya tidak memilah-milah sampah,” katanya.(Popy)

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Pemkab Kolaka Perkuat Koperasi Modern untuk Dorong Ekonomi Daerah 2026

KOLAKA, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka menegaskan komitmennya memperkuat gerakan koperasi sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif,...

Bupati Kolaka Dorong Sinergi Eksekutif-Legislatif Percepat Pembangunan 2026

KOLAKA, JURNALISWARGA.ID – Bupati Kolaka H. Amri, S.STP., M.Si. mendorong penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dan DPRD untuk mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan...

KPK OTT Bupati Lombok Barat, Dugaan Korupsi Proyek Rp17,9 Miliar

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa...

Menteri ATR/BPN Percepat Sertipikasi Tanah MBR, Warga Dapat Kepastian Hukum 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah memperkuat langkah strategis untuk mempercepat sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan...

Mensesneg Tegaskan Komitmen Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah terus memperkuat komitmen untuk membangun ekosistem kendaraan listrik nasional sebagai bagian dari strategi transformasi energi sekaligus mendorong kemandirian industri otomotif...

 

ARTIKEL TERKAIT