JURNALISWARGA.ID, Jakarta – Perebutan lahan antara Warga Desa Tegal Rejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pesona Rejo Jaya Gowa Lowo setempat belum kunjung selesai.
Nurul Huda, Abdul Azis, dan Muhammad Suhud merupakan Kakak Beradik yang dikatakannya diserobot dan tanahnya, digusur lahannya dan direbahkan 2 Pohon Kelapa Sawit mereka oleh Oknum Pengelola Bumdes tersebut, tak Hanya melakukan perlawan melalui Keperdataan di Pengadilan Negeri Kotabaru serta berproses Banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan nomor perkara 3/akta.banding/2022/PN Ktb Jo 19/Pdt.G/2021/PN. Ktb.
Salah seorang warga setempat mengatakan, pihak BUMDes mengklaim bahwa tanah tersebut milik negara dan adanya oknum Polres Kota baru juga mengklaim tanah negara atau tanah R (Restan), padahal hasil putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah.
sementara kami mengklaim disertai dengan bukti-bukti Sporadik (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah) tahun 2002 dan telah dibayarkan pajak sejak tahun 2009 hingga tahun 2021, sedangkan lawan tidak ada surat apapun yang dimiliki diatas lahan kami yang direbut, Ujar Korlap Aksi, Nurul Huda
“Keputusan pengadilan adalah tidak ada yang menang dan kalah. Seharusnya dengan keputusan tersebut jangan dulu dibuka pagar kami,” ujar Huda sembari menggelar aksi demonstrasi di Jakarta, Senin (30/05/2022).
Sambung Abdul Azis kami merasa keberatan karena kami masih melanjutkan proses hukum. “Dalam kasus ini, kami menuntut keadilan
adanya dugaan Intervensi terhadap kami,kenapa ada dugaan oknum polri sana membuka Pagar Kami secara Paksa tanpa ada penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Kotabaru diatas lahan kami,” terang Azis
Dijelaskan Azis, tanah yang kini menjadi sengketa awalnya merupakan tanah garapan. Upaya mediasi dari warga telah dilakukan namun pihak BUMDes masih bersikeras, padahal ada berita acara kesepakatan siap diganti rugi dan itu sebelumnya juga dibuat Atas musyawarah bersama.
“Kami berharap jika memang ada ganti rugi, berikanlah ganti rugi yang sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Abdul Azis,
Suhermanto melanjutkan aksi yang juga berdemontrasi di Dekat Istana Negara merupakan warga yang merasa dirinya dapat tekanan .
Disisi lain Suher mengakui dia dan warga transmigrasi Desa Bekambit Asri Rawa Indah Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru memiliki lahan dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) bersengketa dengan PT. SSC (sebuku sejaka coal) bergerak dibidang pertambangan batubara, menduga adanya oknum Mafia Tanah di BPN Provinsi yang mencabut secara sepihak SHM mereka sebanyak 441 Surat tanpa adanya sosialisasi.
Saat melakukan perlawanan agar tanahnya tidak digusur secara sepihak oleh Perusahaan namun disinyalir adanya’ dugaan oknum Polri menekan dan melarang Suher serta warga masuk kelahannya, maka diancam akan diproses hukum, sehingga suher dan warga memilih diam saja, hal demikian dimiliki suher bukti berupa Video,
Kami dan permasalahan Nurul Huda masing-masing memiliki bukti video, dan kami sudah lapor ke Propam Polda Kalsel dan Propam Mabes Polri, mudahan bapak Jokowi, bapak Kapolri dan Bapak Kadiv Propam Mabes Polri mendengar keluh kesah kami ini, kami pulang takut mending kami disini saja sampai kami mendapatkan perlindungan Hukum ” pungkas Suhermanto
Sumber : Aksi di Depan Istana