Jakarta, Jurnaliswarga.id – Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belakangan ini menjadi sorotan publik. Di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih berat bagi sebagian masyarakat, berbagai kalangan berharap pemerintah lebih fokus pada upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dimanfaatkan Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, untuk menyampaikan pandangannya terkait arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan berorientasi pada penyelesaian persoalan bangsa.
Rahmad menilai saat ini masyarakat sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi, mulai dari menurunnya daya beli, terbatasnya lapangan pekerjaan, hingga meningkatnya kebutuhan hidup. Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo agar lebih memprioritaskan penyelesaian masalah dalam negeri dibandingkan terlalu sering melakukan kunjungan ke luar negeri.
“Kondisi ekonomi masyarakat saat ini membutuhkan perhatian serius. Pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata agar rakyat merasakan manfaat pembangunan secara langsung,” ujar Rahmad, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah, seperti penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan kerja, pemberantasan narkoba, peningkatan pelayanan publik, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Rahmad menegaskan bahwa kunjungan luar negeri memang memiliki nilai strategis untuk memperkuat hubungan diplomatik dan membuka peluang investasi. Namun, ia mengingatkan bahwa prioritas utama pemerintah harus tetap tertuju pada kebutuhan dan persoalan rakyat di dalam negeri.
“Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum refleksi bagi para pemimpin bangsa. Jangan sampai rakyat merasa diabaikan ketika kondisi ekonomi sedang sulit. Pemerintah harus lebih fokus pada upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus menjadi pedoman utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Menurut Rahmad, keadilan sosial hanya dapat terwujud apabila negara mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.
“Pancasila bukan sekadar slogan atau seremoni tahunan. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil,” lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Rahmad Sukendar mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat persatuan nasional dan membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
“Rakyat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar janji. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat melalui langkah-langkah konkret yang mampu memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (Red)