DPR Sahkan Perppu Pemilu 2024 Menjadi UU

Jakarta, (KW)  – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Perppu Pemilu menjadi UU. Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (4/4/2023).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang dalam kesempatan itu mewakili Presiden mengatakan, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perppu Pemilu menjadi UU merupakan bentuk komitmen DPR RI dan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan dukungan pelaksanaan tahapan pemilu, terlebih khusus empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dan Papua Barat.

“Sekaligus menjadi payung hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 agar dapat berjalan lancar, sukses, dan demokratis,” katanya.

Baca Juga:  Dukung Produk Lokal dan UMKM, Kemendagri Gelar Indonesia Maju Expo dan Forum 2024

DPR Sahkan Perppu Pemilu Menjadi UU

Atas nama pemerintah, Mendagri menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang terlibat, khususnya pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang telah bekerja dengan efektif atas pengesahan ini. Meskipun terdapat dinamika dalam proses pembahasan, tetapi semua perbedaan mencapai titik kesepakatan.

“Akhirnya sekali lagi atas nama pemerintah kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan, semua anggota yang kami muliakan, serta semua pihak, hingga dapat dilaksanakan satu Undang-Undang yang disahkan yang akan berpengaruh besar bagi perjalanan bangsa ini,” ujarnya.

Baca Juga:  Gotong Royong Dalam Kegiatan Karya Bakti Koramil 1417-04/Lainea Menjadi Perhatian Bersama Memasuki Musim Hujan 

RUU 8 Provinsi Resmi Disahkan Menjadi Undang-Undang

Selain itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menyampaikan, dengan disahkannya Perppu Pemilu menjadi UU akan menjadi landasan yang kuat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Selain itu, memberikan dukungan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilu yang telah ditetapkan pemerintah.

“Tidak ada penundaan-penundaan dan sebagainya, jadi tidak ada perubahan waktu dan lain-lain, sebagaimana yang sudah disiapkan oleh teman-teman KPU, dan kita berharap dengan ini penyelenggara semakin mempunyai dasar yang kuat untuk melanjutkan proses-proses yang sudah disusun,” tandasnya.

Puspen Kemendagri

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT