Home / Kemendagri

Sabtu, 25 Maret 2023 - 22:40 WIB

Percepat Pembangunan Kemendagri Dorong 4 DOB di Papua untuk Gunakan Anggaran 

Jayapura, (JW) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mendorong empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua menggunakan alokasi anggaran yang diberikan untuk mempercepat pembangunan. Hal itu disampaikan Wempi di hadapan awak media usai Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten se-Papua Pegunungan di Hotel Suni Abepura, Jayapura, Papua, Jumat (24/3/2023).

“Karena tujuan kita untuk dalam masa transisi penyelenggaraan pemerintahan ini kan tujuannya adalah untuk pembangunan praspem (prasarana pemerintahan),” ujarnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Wempi, pada prinsipnya telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di empat DOB digunakan untuk pelaksanaan pembangunan di masing-masing provinsi, baik Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, maupun Papua Barat Daya.

Baca Juga:  Dirjen Bina Keuda Sampaikan Arahan Mendagri Soal 10 Srategi Tangani Inflasi 2023

Percepat Pembangunan Kemendagri Dorong 4 DOB di Papua untuk Gunakan Anggaran 

Lebih lanjut, Wempi menjelaskan, selain membangun praspem, empat DOB di Papua juga turut bertanggung jawab mengawal proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, baik pada 14 Februari maupun 27 November 2024. Pasalnya, empat DOB tersebut menjadi daerah yang turut menggelar Pemilu Serentak 2024.

“Nah ini akan menjadi tugas dan tanggung jawab Pj. (penjabat),” ujarnya.

Wempi berharap, kehadiran dirinya dapat mendukung pemerintah setempat dalam mengawal pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Dengan demikian, pemilu di daerah tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Baca Juga:  Dirjen Keuangan Daerah Fatoni, Pimpin Rakor Bahas Polemik Infrastruktur Jalan di Lampung Dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Lampung 2023

Di lain sisi, Wempi menambahkan, Kemendagri terus memastikan pelayanan publik di wilayah Papua tetap berjalan. Dia menegaskan, konflik bukanlah alasan untuk mengabaikan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Sehingga kita ingin memastikan para Pj. Pj. yang kita dorong ini berada di tempat, mengakomodasi tapi juga mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan di masa transisi sampai dengan pemilu bupati definitif di DOB masing-masing,” tandasnya.

Sumber : Puspen Kemendagri

Share :

Baca Juga

Kemendagri

Dorong Percepatan Realisasi APBD, Kemendagri Gelar APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah Tahun 2023

Kemendagri

Jabat Sekretaris BNPP, Zudan Ingin Implementasikan UU Wilayah No.43 Tahun 2008 Negara yang Dulu Dirancangnya

Kemendagri

Bupati Kepulauan Meranti Ditahan, Kemendagri Pastikan Penyelenggaraan Pemerintahan Tetap Berjalan 2023

Kemendagri

Sekjen Kemendagri Dorong Jajaran Protokol Bangun Efisiensi dalam Menjalankan Tugas 2023
Dirjen Dukcapil Kemendagri Berharap Perbankan Segera Terima Penggunaan IKD

Kemendagri

Dirjen Dukcapil Kemendagri Berharap Perbankan Segera Terima Penggunaan IKD 2023

Kemendagri

BNPP Dorong Penguatan Fungsi BP2MI di PLBN Indonesia Lindungi Pekerja Migran

Kemendagri

Angka Stunting di Sulsel Masih Tinggi, Dirjen Bangda: Komitmen Pemda dibutuhkan

Kemendagri

Tim Kemendagri Turun Langsung ke Jawa Timur, Dorong Percepatan Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi 2023
Lewat ke baris perkakas