Home / Kemendagri

Sabtu, 25 Maret 2023 - 22:40 WIB

Percepat Pembangunan Kemendagri Dorong 4 DOB di Papua untuk Gunakan Anggaran 

Jayapura, (JW) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mendorong empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua menggunakan alokasi anggaran yang diberikan untuk mempercepat pembangunan. Hal itu disampaikan Wempi di hadapan awak media usai Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten se-Papua Pegunungan di Hotel Suni Abepura, Jayapura, Papua, Jumat (24/3/2023).

“Karena tujuan kita untuk dalam masa transisi penyelenggaraan pemerintahan ini kan tujuannya adalah untuk pembangunan praspem (prasarana pemerintahan),” ujarnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kata Wempi, pada prinsipnya telah menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di empat DOB digunakan untuk pelaksanaan pembangunan di masing-masing provinsi, baik Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, maupun Papua Barat Daya.

Baca Juga:  Tim Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Turun Langsung ke Cilegon, Lakukan Monev Percepat Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi 2023

Percepat Pembangunan Kemendagri Dorong 4 DOB di Papua untuk Gunakan Anggaran 

Lebih lanjut, Wempi menjelaskan, selain membangun praspem, empat DOB di Papua juga turut bertanggung jawab mengawal proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, baik pada 14 Februari maupun 27 November 2024. Pasalnya, empat DOB tersebut menjadi daerah yang turut menggelar Pemilu Serentak 2024.

“Nah ini akan menjadi tugas dan tanggung jawab Pj. (penjabat),” ujarnya.

Wempi berharap, kehadiran dirinya dapat mendukung pemerintah setempat dalam mengawal pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Dengan demikian, pemilu di daerah tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Baca Juga:  Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni Beri Motivasi dan Arahan Camat dan Lurah se-Kabupaten Rokan Hilir 2023

Di lain sisi, Wempi menambahkan, Kemendagri terus memastikan pelayanan publik di wilayah Papua tetap berjalan. Dia menegaskan, konflik bukanlah alasan untuk mengabaikan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Sehingga kita ingin memastikan para Pj. Pj. yang kita dorong ini berada di tempat, mengakomodasi tapi juga mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan di masa transisi sampai dengan pemilu bupati definitif di DOB masing-masing,” tandasnya.

Sumber : Puspen Kemendagri

Share :

Baca Juga

Desa / Kelurahan

Kunker Ke Sultra, Wapres RI Melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kawasan Industri PT. NIS Di Konawe Utara

Kemendagri

Pastikan Mudik Tahun Ini Lancar dan Inflasi Terkendali, Kemendagri Terbitkan Surat Edaran 2023

Kemendagri

BNPP Dorong Penguatan Fungsi BP2MI di PLBN Indonesia Lindungi Pekerja Migran

Desa / Kelurahan

Kunker Ke Sultra, Wapres RI Hadiri Peletakan Batu Pertama Kawasan Industri PT. NIS Dan Bagikan Bansos

Kemendagri

Dirjen Keuangan Daerah Fatoni, Pimpin Rakor Bahas Polemik Infrastruktur Jalan di Lampung Dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Lampung 2023
Songsong Tahun Politik 2024, Kepala BPSDM Kemendagri Tekankan Pentingnya Pelayanan Minimal Trantibumlinmas

Kemendagri

Songsong Tahun Politik 2024, Kepala BPSDM Kemendagri Tekankan Pentingnya Pelayanan Minimal Trantibumlinmas

Kemendagri

Prof Zudan Lapor ke Menko Prof Mahfud, Kebut Penyelesaian 5 PLBN Baru
Irjen Kemendagri Ingatkan Pengendalian Harga Jelang Lebaran

Kemendagri

Irjen Kemendagri Ingatkan Pengendalian Harga Jelang Lebaran 2023
Lewat ke baris perkakas