Sumsel Daerah Yang Pertama Kali Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi Dan Kabupaten/Kota

PALEMBANG | JURNALISWARGA.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel secara resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota secara serentak. Penandatanganan ini dilakukan di Auditorium Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (9/11/2023).

Provinsi Sumsel beserta 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel menjadi Wilayah yang pertama kali menandatangani Naskah NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 di Indonesia, yang penandatanganannya dilakukan secara Serentak oleh Provinsi dan 17 Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini merupakan wujud Komitmen Pj. Gubernur Sumsel Agus Fatoni dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Provinsi Sumsel Tahun 2024.

“Hari ini sudah ditandatangani NPHD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel terkait Dana Pilkada. Saya ucapkan Terima Kasih kepada Bupati dan Walikota yang telah berkomitmen penuh sehingga Anggaran Pilkada 40% Tahun 2023 telah disediakan,” ucap Fatoni.

Fatoni menjelaskan bahwa Anggaran Dana Pilkada Tahun 2024 ini terdiri dari bermacam-macam. Anggaran ini berasal dari APBD Murni dan APBD Perubahan bahkan ada juga sebagian yang tidak dianggarkan dari Kedua cara tersebut.

“Untuk yang tidak dianggarkan Kedua-duanya itu Kita lakukan pergeseran Anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT),” jelas Fatoni.

Baca Juga:  Lakukan Pendampingan UMKM, Babinsa Himbau Kepada Pedagang Agar Selalu Jaga Kebersihan

Selanjutnya, terkait penggunaan BTT mulanya banyak Bupati/Walikota yang masih ragu. Namun, dengan beberapa Pemahaman yang diberikannya saat menjadi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri perlahan para Kepala Daerah menjadi yakin dan tidak ragu dalam menganggarkan Dana untuk Pilkada.

“Awalnya banyak bertanya karena Tahapan Pilkada belum dilakukan, sebagian Kepala Daerah bertanya Dana ini digunakan untuk apa? dan jika tidak habis sampai 2024 bagaimana?.Bagaimana nanti jika tidak terpakai? Banyak yang bertanya seperti itu dan setelah kita jelaskan Alhamdulillah semua paham. Dan hari ini NPHD semuanya bisa dilaksanakan,” ujar Fatoni.

Fatoni menyebut penandatanganan NPHD ini menjadi bentuk Cinta para Kepala Daerah, KPU dan Bawaslu kepada Bangsa dan Negara. Penandatanganan ini juga menjadi bukti Komitmen mereka dalam mendukung terlaksananya Pilkada Serentak Tahun 2024 mendatang di Sumsel.

Dalam kesempatan itu, Fatoni berpesan kepada semua Kepala Daerah agar tetap menjaga Status Sumsel sebagai Daerah yang Zero Konflik. Dia berharap jalannya Pilkada Serentak Tahun 2024 mendatang di Sumsel berlangsung Sukses agar Bangsa dan Daerah menjadi jauh lebih baik lagi.

“Namanya Pesta Demokrasi ini harus dilakukan dengan Gembira jangan menjadi Beban. Harus dilaksanakan sepenuh Hati dan sebisa mungkin Kita jaga dan pertahankan Lingkungan agar tidak terjadi perpecahan,” kata Fatoni.

Baca Juga:  Kapolsek Wolasi Berganti, Berikut Sekilas Profil Dan Biodata Kapolsek Wolasi Baru 👇👇👇

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari juga menyampaikan rasa Terima Kasih kepada Pj. Gubernur Sumsel, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dari hasil pembicaraan Politik hingga teknis Administrasi dengan DPRD sudah menyepakati untuk pemilihan Gubernur di Sumsel anggaran yang disediakan sekitar Rp234 Miliar dan dibagi menjadi Dua (2) Porsi yaitu yang Pertama 40% Tahun 2023 atau sekitar Rp93 Miliar dan nanti di Tahun 2024 senilai Rp140 Miliar.

“Untuk total pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota se-Sumsel berdasarkan kontribusi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Totalnya sekitar Rp1 Triliun lebih sekian Miliar. Kami atas nama KPU mengucapkan Terima Kasih atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumsel, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumsel dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2024, mendatang,” jelasnya.

Adapun rincian Anggaran Dana Pilkada Serentak Tahun 2024 mendatang di Sumsel berdasarkan Data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi yakni :

1. Kumulatif KPU se-Sumsel Tahun 2023 sebesar Rp.416.918.651.985,- dan Tahun 2024 sebesar Rp.637.059.959.605,-

2. Kumulatif Bawaslu se-Sumsel Tahun 2023 sebesar Rp.137.700.016.432,- dan Tahun 2024 sebesar Rp.215.277.551.648,- (*)

Laporan/Editorial :. Muhammad Irwansyah (Wartawan Muda PWI Angkatan Ke-26). 

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Menteri KKP Siapkan Ribuan Pengelola KNMP Perkuat Ekonomi Pesisir 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat pembangunan ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejalan dengan arahan Menteri...

Menteri ATR/BPN Perkuat Transformasi Layanan Pertanahan 2027

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan arahan Menteri ATR/Kepala...

KPK dan MA Perkuat Integritas Peradilan Lewat Program PRISMA 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Mahkamah Agung (MA) terus memperkuat sinergi dalam membangun sistem peradilan yang bersih, profesional, dan berintegritas melalui...

TNI AL Evakuasi Dua Korban Selamat KLM Nurul Salsa di Selayar 2026

SELAYAR, JURNALISWARGA.ID – TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan respons cepat dalam operasi kemanusiaan. KRI Marlin-877 milik Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VI berhasil mengevakuasi...

Setpres: Prabowo Percepat Digitalisasi Pendidikan, Raih Apresiasi PBB 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi pendidikan nasional melalui digitalisasi pembelajaran guna menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang...

 

ARTIKEL TERKAIT