Sumsel Daerah Yang Pertama Kali Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi Dan Kabupaten/Kota

PALEMBANG | JURNALISWARGA.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel secara resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota secara serentak. Penandatanganan ini dilakukan di Auditorium Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (9/11/2023).

Provinsi Sumsel beserta 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel menjadi Wilayah yang pertama kali menandatangani Naskah NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 di Indonesia, yang penandatanganannya dilakukan secara Serentak oleh Provinsi dan 17 Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini merupakan wujud Komitmen Pj. Gubernur Sumsel Agus Fatoni dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Provinsi Sumsel Tahun 2024.

“Hari ini sudah ditandatangani NPHD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel terkait Dana Pilkada. Saya ucapkan Terima Kasih kepada Bupati dan Walikota yang telah berkomitmen penuh sehingga Anggaran Pilkada 40% Tahun 2023 telah disediakan,” ucap Fatoni.

Fatoni menjelaskan bahwa Anggaran Dana Pilkada Tahun 2024 ini terdiri dari bermacam-macam. Anggaran ini berasal dari APBD Murni dan APBD Perubahan bahkan ada juga sebagian yang tidak dianggarkan dari Kedua cara tersebut.

“Untuk yang tidak dianggarkan Kedua-duanya itu Kita lakukan pergeseran Anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT),” jelas Fatoni.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Dorong ASEAN-Australia Bangun Kepercayaan Jaga Stabilitas Kawasan

Selanjutnya, terkait penggunaan BTT mulanya banyak Bupati/Walikota yang masih ragu. Namun, dengan beberapa Pemahaman yang diberikannya saat menjadi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri perlahan para Kepala Daerah menjadi yakin dan tidak ragu dalam menganggarkan Dana untuk Pilkada.

“Awalnya banyak bertanya karena Tahapan Pilkada belum dilakukan, sebagian Kepala Daerah bertanya Dana ini digunakan untuk apa? dan jika tidak habis sampai 2024 bagaimana?.Bagaimana nanti jika tidak terpakai? Banyak yang bertanya seperti itu dan setelah kita jelaskan Alhamdulillah semua paham. Dan hari ini NPHD semuanya bisa dilaksanakan,” ujar Fatoni.

Fatoni menyebut penandatanganan NPHD ini menjadi bentuk Cinta para Kepala Daerah, KPU dan Bawaslu kepada Bangsa dan Negara. Penandatanganan ini juga menjadi bukti Komitmen mereka dalam mendukung terlaksananya Pilkada Serentak Tahun 2024 mendatang di Sumsel.

Dalam kesempatan itu, Fatoni berpesan kepada semua Kepala Daerah agar tetap menjaga Status Sumsel sebagai Daerah yang Zero Konflik. Dia berharap jalannya Pilkada Serentak Tahun 2024 mendatang di Sumsel berlangsung Sukses agar Bangsa dan Daerah menjadi jauh lebih baik lagi.

“Namanya Pesta Demokrasi ini harus dilakukan dengan Gembira jangan menjadi Beban. Harus dilaksanakan sepenuh Hati dan sebisa mungkin Kita jaga dan pertahankan Lingkungan agar tidak terjadi perpecahan,” kata Fatoni.

Baca Juga:  Resmikan Penataan Sejumlah Kawasan di Labuan Bajo, Presiden: Siapkan untuk Ajang Internasional

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari juga menyampaikan rasa Terima Kasih kepada Pj. Gubernur Sumsel, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dari hasil pembicaraan Politik hingga teknis Administrasi dengan DPRD sudah menyepakati untuk pemilihan Gubernur di Sumsel anggaran yang disediakan sekitar Rp234 Miliar dan dibagi menjadi Dua (2) Porsi yaitu yang Pertama 40% Tahun 2023 atau sekitar Rp93 Miliar dan nanti di Tahun 2024 senilai Rp140 Miliar.

“Untuk total pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota se-Sumsel berdasarkan kontribusi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Totalnya sekitar Rp1 Triliun lebih sekian Miliar. Kami atas nama KPU mengucapkan Terima Kasih atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumsel, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumsel dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2024, mendatang,” jelasnya.

Adapun rincian Anggaran Dana Pilkada Serentak Tahun 2024 mendatang di Sumsel berdasarkan Data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi yakni :

1. Kumulatif KPU se-Sumsel Tahun 2023 sebesar Rp.416.918.651.985,- dan Tahun 2024 sebesar Rp.637.059.959.605,-

2. Kumulatif Bawaslu se-Sumsel Tahun 2023 sebesar Rp.137.700.016.432,- dan Tahun 2024 sebesar Rp.215.277.551.648,- (*)

Laporan/Editorial :. Muhammad Irwansyah (Wartawan Muda PWI Angkatan Ke-26). 

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Satu Kepedulian Bisa Berarti: Dokter Spesialis Jiwa IHC RS Pertamina Prabumulih Bicara tentang Pencegahan Bunuh Diri

PRABUMULIH — Tidak semua orang yang sedang menghadapi persoalan berat mampu mengatakannya secara langsung. Ada yang tetap bekerja, tersenyum, berbicara dengan orang lain, dan...

IHC RS Pertamina Prabumulih Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Smanda Event ke-11

PRABUMULIH — IHC RS Pertamina Prabumulih kembali hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui layanan pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangkaian Smanda Event ke-11 yang digelar...

Sigap di Tengah Konser Utopia Band, IHC RS Pertamina Prabumulih Jadi Tim Emergency Uthopia Smanda Event ke-11

PRABUMULIH — Di tengah riuhnya musik dan antusiasme para pelajar dalam Konser Band Uthopia Smanda Event ke-11 yang digelar pada 10 September 2026, kehadiran...

Hari Olahraga Nasional, IHC RS Pertamina Prabumulih: Kita Berolahraga Bukan Sekadar Agar Kuat, Tetapi Agar Tetap Sehat untuk Orang yang Kita Cintai

PRABUMULIH – Memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas), IHC RS Pertamina Prabumulih hadir memberikan pesan penting kepada masyarakat tentang arti olahraga dan aktivitas fisik bagi...

BPI KPNPA RI Bogor Sorot Marwah APH dan Alarm Moral Kabupaten Bogorr

BOGOR, JURNALISWARGA.ID — Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Kabupaten Bogor melontarkan kritik keras terhadap dinamika...

 

ARTIKEL TERKAIT