Kejati Jabar Panggil 4 Orang Soal Jembatan OTISTA

Bogor, jurnaliswarga.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) dikabarkan telah menggarap pembangunan Jembatan Otista di Kecamatan Bogor Tengah. Kabarnya, sejumlah pejabat dan mantan pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah dipanggil untuk dimintai keterangan.

Diketahui, proyek Jembatan Otista memakan anggaran sebesar Rp50 miliar, yang berasal dari bantuan keuangan (bankeu) Pemerintah Provinsi Jabar.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum, Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya membenarkan adanya pemanggilan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

“Benar, kami mengundang untuk memberikan keterangan bukan pemanggilan karena proses baru penyelidikan,” ucapnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu (25/9/2024).

Menurut dia, diundangnya beberapa orang tersebut untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pada Dinas PUPR Kota Bogor.

Kata dia, berdasarkan informasi dari Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jabar sudah ada empat orang yang dimintai keterangan. Namun, ia enggan menyebutkan inisial dan apakah pejabat tersebut masih aktif atau sudah purna tugas.

Baca Juga:  Festival surken pertama di kota Bogor

“Maaf, itu masih merupakan materi penyelidikan,” tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan kabar yang beredar mantan Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina dan Sekretaris Dinas PUPR, M Hutri disebut-sebut turut dipanggil oleh Korp Adhyaksa. Namun, informasi tersebut langsung dibantah oleh perempuan yang kini mencalonkan diri sebagai wali kota Bogor itu.

“Gak bang, aku gak dipanggil, Gak bener bang,” ujar Rena saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Whatsapps.

Terpisah, Sekretaris Dinas PUPR, M Hutri membenarkan kabar mengenai adanya pemanggilan terhadap dirinya.

“Iya betul kang, kemarin agendanya. Pertanyaan seputar saya sebagai Sekdis PUPR,” imbuhnya.

Kendati demikian, Hutri mengaku tak tahu menahu perihal pejabat mana saja yang turut dipanggil oleh Kejati Jabar.

“Saya kemarin sendiri kang. Nggak tahu pastinya, karena undangan secara pribadi dan rahasia,” jelasnya.

Selain itu, Hutri juga enggan menyebutkan perihal pelanggaran apa yang telah dilakukan versi Kejati Jabar.

“Kalau substansi pemeriksaan mah rahasia,” kata dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kejati Jabar melakukan pemanggilan melalui surat Nomor : B-77/M.2.5.1/Fd.1/09/2024 Bandung, 20 September 2024, perihal Kejati Jabar meminta bantuan Kejari Bogor, untuk memanggil sejumlah pihak, sehubungan dengan penyelidikan dugaan penyimpangan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Baca Juga:  Tri Satini Caleg DPRD Kota Bogor Dapil 1 Menilai UMKM Miliki Peran Penting Tingkatkan Perekonomian Daerah 

Selain itu, pemanggilan itu juga dikarenakan adanya dugaan cacat kontruksi pada pekerjaan Penggantian Jembatan Kota Bogor (BKK Jabar), Tahun Anggaran 2023.

Masih berdasarkan surat itu, maka sejumlah pihak yang dipanggil adalah, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Konsultan Pengawas kegiatan pada pekerjaan Penggantian Jembatan Kota Bogor, Tim Penilai Pekerjaan Penggantian Jembatan Kota Bogor (BKK Jabar) Tahun Anggaran 2023, Pejabat Panitia Pengadaan kegiatan pada pekerjaan Penggantian Jembatan Kota Bogor (BKK Jabar) Tahun Anggaran 2023, Bendahara Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dan terakhir adalah PPTK pada pekerjaan Penggantian Jembatan Kota Bogor (BKK Jabar) Tahun Anggaran 2023

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT