Kejagung Ambil Alih Kasus Korupsi IUP Nikel Konawe Utara, Rahmad Sukendar: KPK Sudah Masuk Angin

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi mengambil alih penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Perkara tersebut kini ditangani Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), setelah sebelumnya diketahui telah dihentikan penyidikannya (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Desember 2024.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa penyidikan kasus ini telah berjalan di Jampidsus sejak Agustus 2025.

“Tim Gedung Bundar Jampidsus telah melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara,” ujar Anang, Jumat (2/1/2026).

Baca Juga:  Bupati Bogor Perkuat Pelestarian Sejarah, Tegaskan Identitas Daerah Berbasis Warisan Leluhur 2026

Pengambilalihan perkara ini menuai perhatian publik, mengingat kasus tersebut sempat ditangani KPK namun berakhir dengan penerbitan SP3. Kondisi itu memunculkan tanda tanya besar terkait komitmen pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan Agung harus menunjukkan ketegasan dan keberanian untuk membongkar tuntas dugaan korupsi yang dinilai merugikan negara dan masyarakat luas.

“Kejaksaan Agung harus benar-benar menunjukkan taringnya. Jangan sampai kasus korupsi nikel Konawe Utara ini kembali menguap tanpa kejelasan,” tegas Rahmad. Minggu dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/1/26).

Baca Juga:  IMORI Puji Kebijakan Bonus Atlet SEA Games Presiden Prabowo, Desak Apresiasi Setara bagi Atlet Difabel

Lebih lanjut, pria yang dikenal sebagai putra asli keturunan Banten itu menyindir kinerja KPK dalam penanganan perkara tersebut.

“Faktanya, kasus ini sudah masuk angin dan berujung SP3 di KPK. Ini yang membuat publik kecewa dan kehilangan kepercayaan,” ujarnya dengan nada kritis.

Rahmad menilai, pengambilalihan oleh Kejagung harus dijadikan momentum untuk mengembalikan marwah penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi di sektor pertambangan yang selama ini rawan permainan izin dan kepentingan.

“Jangan ada lagi kompromi. Siapa pun yang terlibat harus diusut tuntas tanpa pandang bulu,” pungkasnya. (Red)

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Sindikat Penyelundup Ratusan Satwa Langka ke Thailand Segera Disidang, Pelaku Terancam 15 Tahun Penjara

Jakarta, Jurnaliswarga.id - Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera resmi melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus penyelundupan ratusan satwa liar dilindungi lintas negara...

KJRI Melbourne Dukung Perawat Indonesia Ekspansi Karier ke Australia 2026

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne mempertegas komitmennya dalam mendukung mobilitas tenaga kerja profesional kesehatan Indonesia ke mancanegara.JURNALISWARGA.ID. Melbourne, Australia — Konsulat Jenderal Republik...

Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Ketua DPRD Kota Bogor Ikuti 2026

HUMPROPUB, JURNALISWARGA.ID – Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, resmi mengikuti pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) tahun 2026 pada Kamis 16 April...

Rapim Akhir Kuartal I 2026, Menteri Nusron Instruksikan Jajaran Tuntaskan Berkas Layanan Pertanahan

​Jakarta, Jurnaliswarga.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melanjutkan proses penyelesaian berkas layanan pertanahan berdasarkan kurun waktu tertentu. Progres ini...

Wamendag Dyah Roro Dorong Generasi Muda Berinovasi Hadapi Masa Depan Dunia Kerja 2026

Depok, Jurnaliswarga.id — Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mendorong generasi muda Indonesia untuk terus berinovasi dan berperan sebagai agen perubahan...

 

ARTIKEL TERKAIT