JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Kejaksaan Agung RI mencatat deretan capaian kinerja sepanjang tahun 2025. Melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan ke kas negara mencapai Rp19.122.474.812.274. Capaian tersebut menjadikan bidang Tindak Pidana Khusus sebagai penyumbang PNBP terbesar di lingkungan Kejaksaan Agung.
Keberhasilan tersebut dinilai sebagai kontribusi nyata Kejaksaan Agung dalam mendukung pemberantasan korupsi sekaligus membantu pemerintah memulihkan kerugian keuangan negara dari berbagai perkara besar yang ditangani sepanjang tahun 2025.
“Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, memberikan apresiasi dan dukungan atas capaian kinerja Kejaksaan Agung tersebut. Menurutnya, pengembalian uang negara hingga ratusan triliun rupiah merupakan prestasi yang patut diapresiasi oleh seluruh elemen bangsa,”ungkap kang TB. Rahmad, kepada rekan – rekan media, Minggu (4/1/26).
Namun demikian, Rahmad mengingatkan bahwa capaian PNBP yang besar tidak boleh membuat Kejaksaan Agung berpuas diri. Ia menilai masih banyaknya jaksa yang terjerat kasus hukum menunjukkan adanya persoalan serius yang harus segera dibenahi secara menyeluruh.
Rahmad menegaskan pentingnya peran Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) untuk melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh jajaran Kejaksaan agar tidak ada lagi oknum yang bermain dengan perkara maupun proyek.
Selain itu, Rahmad juga menyoroti masih adanya jaksa yang tertangkap tangan dalam kasus korupsi serta sejumlah perkara tindak pidana korupsi yang dinilai mengendap di berbagai daerah tanpa kepastian hukum. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi prioritas utama pimpinan Kejaksaan Agung.
Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi hanya akan mendapat kepercayaan publik apabila dilakukan secara konsisten, profesional, dan tanpa tebang pilih.
Rahmad berharap capaian kinerja Kejaksaan Agung sepanjang 2025 dapat dijadikan momentum untuk memperkuat integritas lembaga, membersihkan oknum bermasalah, serta memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan transparan dan berkeadilan demi kepentingan bangsa dan negara. (Red)