BOGOR, Jurnaliswarga.id — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Denny Mulyadi untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun Anggaran 2025, Selasa (7/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus, Ahmad Aswandi, dan dihadiri sejumlah anggota Pansus, di antaranya Karnain Asyhar, Jatirin, Angga Alan Surawijaya, Heri Cahyono, Iwan Setiawan, Achmad Rifki Alaydrus, hingga Banu Lesmana Bagaskara.
📊 Evaluasi Dampak Anggaran ke Masyarakat
Pembahasan utama dalam rapat ini berfokus pada sejauh mana realisasi anggaran tahun 2025 memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Anggota Pansus, Karnain Asyhar, menilai bahwa meskipun secara administratif menunjukkan tren positif, capaian tersebut harus diuji berdasarkan kondisi di lapangan.
“Keberhasilan statistik ini perlu diuji lebih dalam apakah benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya kelompok rentan,” ujarnya.
📈 Capaian Makro Positif, Perlu Uji Realita
Dalam laporan LKPJ, Pemerintah Kota Bogor mencatat sejumlah capaian, antara lain:
Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 79,75
Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
Meski demikian, DPRD menilai capaian tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan di lapangan.
⚖️ Sorotan pada Kualitas Belanja Daerah
Pansus juga menyoroti realisasi anggaran yang mencapai lebih dari 95 persen, serta peningkatan pendapatan daerah.
Namun, pertanyaan utama yang muncul adalah:
👉 Apakah anggaran tersebut sudah tepat sasaran?
👉 Apakah berdampak langsung pada pelayanan publik?
“Jika masih ditemukan persoalan klasik seperti kemacetan dan pelayanan kesehatan yang belum merata, maka efektivitas program harus dievaluasi serius,” tegas Karnain.
🚧 Infrastruktur dan Layanan Publik Jadi Catatan
DPRD menilai peningkatan anggaran seharusnya berbanding lurus dengan perbaikan di berbagai sektor, seperti:
Infrastruktur
Transportasi
Kesehatan
Pendidikan
Jika permasalahan lama masih terjadi, maka diperlukan perbaikan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
🎯 DPRD Siapkan Rekomendasi Strategis
Pansus LKPJ menegaskan bahwa pembahasan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari komitmen DPRD untuk memastikan pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat.
“Keberhasilan tidak hanya diukur dari penghargaan, tetapi juga dari kepuasan publik dan keadilan pembangunan,” tutup Karnain.
Rapat kerja ini menjadi tahapan awal sebelum DPRD Kota Bogor mengeluarkan rekomendasi resmi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja Pemerintah Kota Bogor ke depan.(Red/nR)
Sumber: Siaran Pers DPRD Kota Bogor (7 April 2026)