TANGIER, MAROKO, JURNALISWARGA.ID – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengusulkan agar pembiayaan Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut akan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah sehingga anggaran dapat lebih difokuskan pada berbagai program prioritas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Usulan tersebut disampaikan Dedie Rachim saat menjadi narasumber dalam Kongres United Cities and Local Governments (UCLG) yang berlangsung di Tangier, Maroko, pada 23–25 Juni 2026. Forum internasional tersebut dihadiri para kepala daerah dari berbagai negara sebagai wadah bertukar pengalaman, memperkuat kolaborasi, dan membahas solusi atas tantangan pembangunan perkotaan.
Dalam paparannya, Dedie menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tengah dinamika politik, ekonomi, dan kondisi global. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu memperkuat ruang fiskal daerah agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.
Menurutnya, salah satu komponen belanja daerah yang cukup besar berasal dari pembiayaan Bantuan Iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Apabila pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah akan memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih besar untuk membiayai berbagai sektor strategis.
“Anggaran yang tersedia dapat lebih difokuskan untuk memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Dedie Rachim.
Ia menambahkan, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang proporsional dinilai akan membantu pemerintah daerah bergerak lebih cepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain menyampaikan usulan mengenai pembiayaan BPJS Kesehatan, Wali Kota Bogor juga memaparkan berbagai inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan Pemerintah Kota Bogor, termasuk program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berorientasi pada pembangunan yang inklusif dan peningkatan kualitas hidup warga.
Keikutsertaan Kota Bogor dalam Kongres UCLG menjadi bukti bahwa berbagai inovasi daerah mendapat perhatian di tingkat internasional. Forum tersebut juga menjadi kesempatan strategis bagi Kota Bogor untuk memperluas jejaring kerja sama global serta berbagi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik.
Usulan yang disampaikan Wali Kota Bogor mendapat perhatian sebagai salah satu gagasan untuk memperkuat efektivitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan ruang fiskal yang lebih longgar, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Pemerintah Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan publik dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sekaligus memperkuat peran daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
Perlu diketahui, seluruh biaya akomodasi peserta kepala daerah dalam Kongres UCLG ditanggung oleh panitia penyelenggara sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Red/nR)
Sumber Informasi: Rilis Pemerintah Kota Bogor mengenai partisipasi Wali Kota Bogor dalam Kongres United Cities and Local Governments (UCLG), Tangier, Maroko, 23–25 Juni 2026.