Indonesia Kutuk Serangan terhadap Pasukan Perdamaian Prancis, Tegaskan Komitmen Lindungi Personel PBB 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan sikap tegas atas serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian asal Prancis yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.

Melalui pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan belasungkawa mendalam kepada Pemerintah dan rakyat Prancis atas gugurnya salah satu personel serta adanya korban luka dalam insiden yang terjadi pada 18 April 2026.

Pemerintah Indonesia juga mengecam keras serangan tersebut, terutama karena terjadi di tengah kesepakatan gencatan senjata yang seharusnya dihormati oleh seluruh pihak.

“Serangan di tengah gencatan senjata merupakan hal yang tidak dapat diterima,” demikian penegasan resmi pemerintah.

Baca Juga:  Inilah Catatan DPRD Kota Bogor Untuk LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2022

Indonesia menekankan pentingnya semua pihak menahan diri, menghormati kedaulatan negara, serta menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas dan menjaga stabilitas kawasan.

Selain itu, pemerintah juga menyatakan keprihatinan atas meningkatnya ancaman terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik. Indonesia menegaskan bahwa personel penjaga perdamaian tidak boleh menjadi sasaran serangan dalam kondisi apa pun.

“Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang,” tegas pernyataan tersebut.

Indonesia juga menyatakan solidaritas kepada Prancis dan negara-negara kontributor pasukan lainnya, serta kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat perlindungan bagi personel PBB di lapangan.

Baca Juga:  Seorang Anak Dibawah Umur Dilaporkan Tante Sendiri Karena Mabok dan Membawa Busur

Komitmen ini sejalan dengan upaya internasional dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian, termasuk melalui kerja sama global yang telah disepakati sebelumnya.

Di tengah dinamika konflik di Lebanon, Indonesia menegaskan akan terus berperan aktif dalam mendorong perdamaian dunia serta memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh personel yang menjalankan misi kemanusiaan di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Red/nR)

Dilansir dari pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Senin, 20 April 2026.

SUMBER LINK BERITA, KLIK DISINI

Trending Topic

[yop_poll id="2"]
[yop_poll id="1"]

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Bpi Kpnpa Ri Dan Sahabat Polisi : Kami Dukung penuh Program Kapolri Suyudi Ario Seto, Siap Kawal dan Sukseskan Polisi Bersama Masyarakat 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Sekitar 350 massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Jawara...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah terpadu untuk mendorong percepatan realisasi angga

HMNI Kabupaten Bogor Serahkan Berkas Keberadaan Organisasi ke Bakesbangpol 2026

BOGOR, JURNALISWARGA.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kabupaten Bogor menyerahkan berkas pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Keberadaan Organisasi...

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA Dorong Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya. Agenda ini diadakan sebagai langkah terpadu pemerintah daerah guna mendorong percepatan realisasi anggaran secara tepat wakt

Pemprov Kalteng Gelar Rakor TEPRA, Pacu Percepatan Realisasi Anggaran

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Palangka Raya pada Rabu, 18 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam mendorong percepatan penyer

 

ARTIKEL TERKAIT