BOGOR, JurnalisWarga.id — Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan pentingnya peran aparatur pemerintah sebagai garda terdepan komunikasi publik di tengah derasnya arus informasi digital dan ancaman misinformasi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Talkshow 3 Pilar bertema komunikasi publik bagi aparatur pemerintah di Auditorium Setda Kabupaten Bogor, Seruan Komunikasi Publik Rudy Susmanto Diuji Realita Lapangan, Media Soroti Minimnya Respons terhadap Karya Jurnalistik. Rabu (6/5/2026).
Dalam forum tersebut, Rudy menyoroti tantangan besar pemerintah di era media sosial, di mana kerja nyata yang dilakukan pemerintah sering kali tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
“Kita merasa sudah bekerja dengan baik, tetapi ketika dilihat di media sosial, seakan-akan kita belum berbuat apa-apa. Ini menjadi tantangan bagi kita semua,” ujar Rudy.
Ia menegaskan bahwa setiap aparatur pemerintah bukan hanya pelayan masyarakat, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai penyampai informasi publik. Karena itu, menurutnya, dibutuhkan kesamaan narasi, langkah, dan pola komunikasi agar masyarakat menerima informasi secara utuh dan tidak terjebak pada persepsi liar yang berkembang di media sosial.
“Kita ini bukan hanya pelayan masyarakat, tetapi juga juru bicara pemerintah. Apa yang kita lakukan harus mampu kita komunikasikan dengan baik,” tegasnya.
Namun, pernyataan tersebut memunculkan catatan kritis di kalangan insan pers dan pegiat media lokal. Di tengah seruan agar ASN lebih responsif terhadap komunikasi publik, sebagian awak media menilai hubungan komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan media masih belum berjalan optimal.
Beberapa media yang secara konsisten memberitakan aktivitas pemerintahan daerah mengaku kerap tidak mendapatkan respons, bahkan sekadar apresiasi atau ucapan terima kasih atas publikasi yang telah membantu menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat luas.
Kondisi ini dinilai kontras dengan semangat keterbukaan informasi yang disampaikan dalam forum resmi pemerintah. Di era digital saat ini, komunikasi publik tidak hanya berbicara tentang penyampaian narasi dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana pemerintah membangun hubungan yang sehat, responsif, dan saling menghargai dengan media sebagai mitra strategis demokrasi.
Di hadapan peserta talkshow, Rudy juga mengingatkan bahwa ketika opini negatif telah terbentuk di media sosial, klarifikasi pemerintah sering kali sulit diterima publik.
“Saat narasi sudah terbentuk, apa pun yang kita sampaikan bisa dianggap salah. Maka kita harus hadir dengan komunikasi yang jelas, fakta yang kuat, dan pendekatan yang menyejukkan,” jelas Rudy.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Bogor disebut berkomitmen menjaga kondusivitas wilayah dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami berdiri bersama masyarakat. Tidak mungkin pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Karena itu, sinergi dan komunikasi yang baik harus terus kita jaga,” ungkapnya.
Rudy juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk aparatur pemerintah, untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk perang narasi di ruang digital.
“Persatuan adalah kekuatan kita. Jangan sampai perbedaan narasi memecah belah. Mari kita bangun komunikasi yang menyatukan,” pungkasnya.
Sementara itu, Thomas Rajunio menegaskan bahwa aparatur negara, baik TNI, Polri, maupun ASN, memiliki tanggung jawab bersama dalam menyebarluaskan program-program pemerintah secara masif dan tepat sasaran.
Menurutnya, banyak program pemerintah yang berjalan baik di lapangan, tetapi gagal mendapatkan amplifikasi informasi yang kuat di ruang digital.
“Kita ini bekerja nyata di lapangan, tetapi di media sosial seolah-olah pemerintah berjalan sendiri tanpa dukungan. Ini yang harus kita perbaiki bersama,” tegas Danrem.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Deddy Corbuzier sebagai narasumber yang memberikan wawasan terkait strategi komunikasi publik di era digital dan pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini masyarakat.
Bagi kalangan media, momentum ini seharusnya tidak berhenti sebagai seremoni komunikasi semata. Pemerintah daerah dituntut mampu membuktikan komitmennya dalam membangun komunikasi publik yang terbuka, responsif, dan menghargai kerja jurnalistik sebagai bagian penting dari kontrol sosial dan penyebaran informasi pembangunan.(nR)
Sumber Berita:
Press Rilis Diskominfo Kabupaten Bogor
(Tim Komunikasi Publik / Diskominfo Kabupaten Bogor)