JURNALISWARGA.ID, MAKASSAR-
Teguh Setyabudi, Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri, menghadiri acara Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 di Hotel Claro Makassar, Rabu (30/3/2022).
“Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan Manusia Yang Produktif dan Berkarakter” merupakan Tema Musrenbang Prov Sulsel yang sudah terkait dg RKP Tahun2023, yaitu “Peningkatan Produktivitas utk Transformasi Ekonomi yang Inklusif danBerkelanjutan”.
Dirjen Bangda meyakini bahwa pembangunan daerah harus berkelanjutan, berkeadilan, dan terintegrasi dengan pembangunan nasional.
“Kami mengapresiasi beberapa capaian makro ekonomi yang telah dicapai Pemprov Sulsel antara lain, laju pertumbuhan ekonomi (4,65%), tingkat kemiskinan (8,78%), tingkat gerakan (5,72%), pencapaian rasio(0,377), dan IPM (72,24),” ujar DirjenBangda.
Namun, Teguh juga memprediksi APBD akan terus menurun akibat Pandemi Covid-19, dan pada 2022 diperlukan strategi jangka panjang agar APBD tidak semakin turun.
Ia juga terkesan dengan keberhasilan penerapan SPM sebagai kewajiban pelayanan dasar urusan yang rata-rata berada di angka 90,05%, dengan rincian, pendidikan, kesehatan, PUPR, Perkim, Tantribumlinmas (100%), dan sosial (43%). ).
Untuk itu, Kemendagri mendorong Pemprov Sulsel untuk lebih memperhatikan bidang SPM Sosial.
“Kami tegaskan agar anggaran yang sangat besar dalam pelaksanaan SPM tersebut yang mencapai 90% sebagian besar harus menjadi langsung belanja yang jatuh ke masyarakat,” katanya.
Menurut laporan tersebut, tingkat stunting di Sulsel akan menjadi 27,4% pada tahun 2021, lebih tinggi dari standar WHO sebesar 20%. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan ketekunan Pemda dalam menentukan angka penurunan stunting dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, salah satunya TP-PKK.
TP-PKK juga harus dibenahi sejak awal proses pengadaan Posyandu. Lanjutkan membaca Daftar 10 Program Pokok PKK yang terkait dengan Pokok dan fungsi pemerintah daerah seperti UMKM, serta ekonomi kreatif sehingga dapat dilaksanakan bekerja sama dengan TP-PKK dan anggaran teralokasi memadai dalam APBD.
Sementara itu, hal yang menjadi penekanan antara lain:
1) Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yaitu Pemda harus segera membentuk dan mengoptimalkan Tim P3DN, menyusun E-Catalog Local Content, mengalokasikan 40% PBJ-nya untuk Produk Dalam Negeri, dan menggerakan sektor UKM/UMKM
2). Mendorong Pemda untuk membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) dalam rangka peningkatan public service, kemudahan berusaha dan meminimalisir KKN. Pemprov Sulsel dan bbrp Kab/Kota di Sulsel seperti Kab. Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Palopo, Maros, Barru, Kepulauan Selayar dan Kota Makassar yang sudah berkomitmen untuk membangun MPP, kiranya segera merealisasikan pembangunan dan mengoptimalkan MPP.
3). Penanganan sampah pengelolaan dan perwujudan kota bersih dan kota sehat.
4). Mendorong Percepatan Transportasi digital dan mewujutkan smart city
5). Pemda harus mampu menjaga kestabilan harga bahan pokok dan menjaga inflasi daerah, apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri dengan lebih mengoptimalkan TPID dan Stagas Pangan yg sudah terbentuk di tiap daerah.
6). Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Dukungan Pemda
Alhamdulillah Musrenbang Provinsi Sulsel yang dihadiri secara lengkap mulai dari Gubernur Sulsel, Anggota DPRRI dan DPDRI dari Dapil Sulsel, Ketua dan Pimpinan DPRD Provinsi, Menteri PPN/Kepala Bappenas yg hadir Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PPN, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Bina Bangda dan hadir secara langsung, Menteri PUPR yang diwakili oleh Kabid Pengembangan Infrastruktur Wilayah IIIA , Menteri Perhubungan yang diwakili oleh Karo Perencanaan Kementerian Perhubungan, jajaran Forkopimda Prov Sulsel, Bupati/Walikota, Sekda, Kepala OPD beserta jajarannya, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMD, perwakilan forum anak, perempuan dan penyandang disabilitas, para akademisi, serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan insan pers, yang dilaksanakan secara hybrid.(Red*)