Bupati Bogor Jadikan Sensus Ekonomi Fondasi Pembangunan 2036

CIBINONG, JURNALISWARGA.IDBupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan Sensus Ekonomi 2026 harus menjadi fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Bogor hingga 2036.

Pernyataan tersebut disampaikan Rudy saat memimpin Rapat Pemaparan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Rencana Tindak Lanjut Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bogor, Senin (31/8/2026).

Rudy menekankan, pembangunan daerah harus bertumpu pada data yang akurat dan menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Terlebih, sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sehingga hasil pendataannya memiliki peran strategis dalam menentukan kebijakan pembangunan jangka panjang.

“Kita membangun wilayah tidak berangkat dari sebuah imajinasi. Kita berangkat dari sebuah data. Sensus ekonomi ini bukan sesuatu yang sederhana, karena hasilnya akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Bogor sampai 10 tahun ke depan,” tegas Rudy.

Bupati Bogor Rudy Susmanto memimpin rapat pemaparan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bogor.Menurutnya, data Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga menjadi referensi bagi dunia usaha dan investor dalam membaca potensi ekonomi Kabupaten Bogor.

Karena itu, Rudy meminta seluruh aktivitas ekonomi, baik sektor pertanian maupun nonpertanian, dapat tercatat secara akurat. Pemerintah daerah juga harus memastikan data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi perekonomian masyarakat.

Sepuluh Hari Jadi Penentu

Rudy meminta tambahan waktu 10 hari yang tersedia dimanfaatkan secara maksimal untuk menyempurnakan pendataan. Ia menginstruksikan camat, kepala desa, lurah dan seluruh perangkat daerah bergerak bersama BPS.

“Sepuluh hari ke depan akan menentukan mau dibawa ke mana Bogor untuk 10 tahun ke depan. Saya meminta tenaga, pikiran, dan kebersamaan seluruh jajaran untuk menyempurnakan data ini,” katanya.

Baca Juga:  Ormas Garda Prabowo berikan Bantuan Sembako Kepada Warga Terdampak Bencana di Banten.

Ia juga meminta perangkat daerah melakukan sinkronisasi data sesuai kewenangan masing-masing agar informasi yang dihimpun dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Menurut Rudy, sensus ekonomi tidak boleh sekadar dipandang sebagai kewajiban menyelesaikan pendataan. Momentum tersebut harus digunakan untuk membaca secara utuh perkembangan ekonomi Kabupaten Bogor selama satu dekade terakhir.

Pertumbuhan kawasan perumahan, pusat perdagangan, destinasi wisata, rumah makan hingga usaha berbasis digital menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi.

Rudy secara khusus menyoroti perkembangan usaha berbasis digital yang tidak selalu memiliki tempat usaha secara fisik.

“Banyak usaha hari ini tidak memiliki toko atau tempat usaha secara fisik. Mereka berproduksi dari rumah dan menjual secara online. Ini harus kita pastikan masuk ke dalam pendataan,” ujarnya.

Data Ekonomi dan Sosial Harus Diperkuat

Selain sensus ekonomi, Rudy meminta penyempurnaan data sosial ekonomi masyarakat dilakukan secara bersamaan.

Ia menegaskan data Sensus Ekonomi dan data sosial ekonomi seperti DTSEN memiliki fungsi yang berbeda sehingga masing-masing harus dikelola secara tepat dan terintegrasi.

Persoalan administrasi kependudukan juga menjadi perhatian karena dapat memengaruhi akurasi data sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, Rudy mendorong peningkatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

“Jangan hanya menyelesaikan sensus ekonomi, kita juga harus merapikan data sosial ekonomi dan administrasi kependudukan. Semuanya harus kita kerjakan bersama-sama,” katanya.

Baca Juga:  Rudy Susmanto Siapkan Koridor 8 Km untuk Pangan dan Ekonomi Bogor

Bupati Dorong Investasi dan Lapangan Kerja

Rudy menegaskan pembangunan Kabupaten Bogor tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kolaborasi dengan dunia usaha dan investor diperlukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita membutuhkan pelaku usaha, kita membutuhkan dunia usaha. Oleh karena itu, kita harus menciptakan iklim yang membuat investor nyaman berinvestasi di Kabupaten Bogor,” tuturnya.

Meski demikian, Rudy memastikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha dan investasi tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan aspirasi para pelaku usaha.

Menutup arahannya, Rudy kembali mengajak seluruh jajaran pemerintah memperkuat kebersamaan dan kolaborasi dalam membangun Kabupaten Bogor.

Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintahan saat ini, tetapi menjadi investasi data untuk masa depan.

“Sensus ekonomi ini bukan untuk menyelamatkan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2026. Ini untuk menyelamatkan Bogor, Jawa Barat, bahkan Indonesia untuk 10 tahun ke depan,” tegasnya.

“Karena kita belum tentu ada sampai tahun 2036, tetapi data yang kita bangun hari ini akan menentukan masa depan generasi berikutnya,” simpul Rudy.

Dengan pendekatan pembangunan berbasis data, Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan kebijakan ekonomi ke depan semakin tepat sasaran, mampu membaca potensi investasi, memperluas kesempatan kerja, serta menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih terukur.(nR)

Sumber: Siaran Pers Diskominfo Kabupaten Bogor, Tim Komunikasi Publik, Senin, 31 Agustus 2026.

Trending Topic

Leave A Reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Top News

Prof. Henry Desak Penegakan Hukum Utamakan Pembinaan, Bukan Penjara 2026

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID — Prof. Dr. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H. menyerukan agar penegakan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan administratif tetap mengedepankan keadilan, proporsionalitas,...

Tubagus Rahmad Sukendar, Tokoh Banten yang Konsisten Mengawal Pemberantasan Korupsi dan Pengawasan Anggaran Negara

JAKARTA, JURNALISWARGA.ID – Nama Tubagus Rahmad Sukendar, yang akrab disapa Kang Tb Sukendar, dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat Banten yang selama lebih dari...

Ketua APUDSI Kabupaten Bogor Apresiasi Penjaringan Calon BPD 2026

TAMANSARI, JURNALISWARGA.ID — Partisipasi masyarakat dalam proses penjaringan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Kesejahteraan Daerah Asosiasi Pelaku Usaha...

Perkuat Kolaborasi Layanan Kesehatan, IHC RS Pertamina Prabumulih Terima Kunjungan RS Muhammadiyah Palembang.

PRABUMULIH – RS Pertamina Prabumulih terus memperkuat jejaring dan kolaborasi dengan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat....

BPI KPNPA RI Soroti Penegakan Hukum di Kabupaten Bogor 2026

CIBINONG, JURNALISWARGA.ID — Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Bogor menyoroti perkembangan penegakan hukum di Kabupaten...

 

ARTIKEL TERKAIT