CIBINONG, Jurnaliswarga.id – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya serius Pemkab Bogor dalam memperkuat sistem birokrasi yang transparan, profesional, serta berbasis meritokrasi dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Rudy menyampaikan, penerapan sistem merit terus didorong melalui mekanisme seleksi terbuka (open bidding), peningkatan kapasitas ASN, hingga pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Ini adalah bagian dari keseriusan kami dalam menghadirkan birokrasi yang bersih dan profesional. Kami ingin memastikan bahwa setiap jabatan diisi berdasarkan kompetensi, bukan praktik yang menyimpang,” tegasnya.
Terkait isu jual beli jabatan yang sempat beredar, Rudy memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran tersebut. Setiap laporan yang masuk langsung ditindaklanjuti oleh Inspektorat.
“Inilah wujud keseriusan kami. Apapun yang disampaikan kepada kami, bisa langsung kami tindaklanjuti. Namun, proses tersebut tidak selalu kami ekspos ke publik,” ujarnya.
Dalam satu bulan terakhir, Inspektorat melalui Irban V telah melakukan penelusuran terhadap berbagai laporan dugaan pelanggaran. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, kasus tersebut akan segera dilimpahkan kepada aparat penegak hukum sesuai aturan yang berlaku.
Komitmen pemberantasan praktik jual beli jabatan ini juga didukung oleh sinergi antara eksekutif dan legislatif daerah, termasuk Wakil Bupati Ade Ruhandi serta Ketua DPRD Sastra Winara.
Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan, tidak ada ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sistem pemerintahan. Transparansi dan integritas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik.
Dengan langkah tegas ini, Pemkab Bogor optimistis mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.(Red/nR)