MATARAM, JURNALISWARGA.ID – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor Gubernur NTB, Selasa (22/4/2026).
DPRD NTB Soroti Kinerja Pemprov, Gubernur Iqbal: Tantangan Berat Butuh Kerja Kolektif 2026, penyerahan Rekomendasi tersebut menjadi catatan penting dalam mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ke depan.
Rapat diawali dengan penyampaian hasil evaluasi DPRD sekaligus penyerahan keputusan resmi terhadap LKPJ. Forum ini menegaskan fungsi pengawasan legislatif sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dalam sambutannya menekankan bahwa arah kemajuan daerah tidak bisa dicapai secara parsial, melainkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Kemajuan daerah lahir dari kolektivitas. Kita harus bangkit bersama menuju NTB sebagai provinsi kepulauan yang makmur mendunia,” ujarnya.
Ia juga menilai rekomendasi dan kritik yang disampaikan DPRD sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Kritik untuk memperbaiki adalah bentuk atensi dan tanggung jawab DPRD dalam memperkuat tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Di sisi lain, Gubernur mengakui tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks. Mulai dari meningkatnya kebutuhan lapangan kerja, tekanan dinamika global, hingga keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
“Tuntutan lapangan kerja semakin besar, situasi global terus berubah, sementara kapasitas fiskal kita terbatas. Karena itu dibutuhkan kerja bersama yang tidak biasa,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, Gubernur juga memperkenalkan sejumlah pejabat eselon II hasil seleksi terbuka, termasuk pimpinan OPD strategis seperti Dinas Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Direktur RSUD Provinsi NTB, hingga Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengakselerasi agenda pembangunan daerah.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan menjadi momentum penting dalam memperkokoh kemitraan strategis antara DPRD dan Pemprov NTB, guna mendorong pembangunan yang lebih akuntabel, responsif, serta berkelanjutan.
Sumber: Rilis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 22 April 2026
Link Berita Klik disini